title: PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK  (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pringsewu)
creator: Agus, Yus Amri 
subject: JS Local government Municipal government
description: Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh  keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan  pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah  merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya  governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan  penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman  terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat  terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah.  Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman  aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat di Kabupaten Pringsewu  berkenaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Tipe penelitian ini  tergolong ke dalam tipe penelitian “survei deskriptif”, dengan pendekatan  kuantitatif. Survei deskriptif adalah untuk melukiskan hal-hal yang mengandung  fakta-fakta, klasifikasi, dan pengukuran. Teknik analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif artinya data-data yang diperoleh di  lapangan akan disajikan dalam bentuk angka-angka. Alat analisis yang dipakai  adalah rata-rata (Mean), prosentase, ranking, dan tabulasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur Pemerintah Daerah  Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik  termasuk dalam kategori “kurang paham”. Masih kurangnya pemahaman aparatur  Pemerintah Daerah kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip good governance  secara kognitif (pengetahuan) yang mencakup kemampuan untuk berpikir,  mengetahui dan memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif,  analisis, dan pengetahuan evaluatif. Mereka lebih memahami prinsip tersebut secara  afektif-aplikatif. Akibatnya mereka hanya memiliki pemahaman yang parsial  terhadap keberadaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut.  Pemahaman secara kognitif lebih banyak diperoleh setelah mereka menjadi seorang  public service, yaitu melalui pendidikan dan latihan kepemimpinan. Akibat dari  kekurangpahaman atau bahkan ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip good  governance mempengaruhi pula kualitas pemahaman pada tugas pokok dan fungsi  (tupoksi) personil instansi daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan alur kerja  terutama dalam hal ini adalah fungsi pelayanan sebagai fungsi utama pemerintahan.  Kata Kunci: Pemahaman, Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik.
publisher: Universitas Lampung
date: 2011-07
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/445/1/Yus%20Anen_Cover.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/445/2/Yus%20Anen_Abstract.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/445/3/Yus%20Anen_Abstrak.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/445/4/Yus%20Anen_Bab%20I-V.pdf
identifier:   Agus, Yus Amri   (2011) PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pringsewu).  Universitas Lampung.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/445/