The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGAWASAN (STUDI DI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT) 2012
Untuk melengkapi jalannya sistem pemerintahan di daerah didukung oleh besarnya anggaran keuangan pemerintah daerah yang tercermin dari APBD. Anggaran keuangan daerah ini biasanya sudah terstruktur baik pada anggaran penerimaan maupun anggaran pengeluarannya, yang sering timbul permasalahan pada pengelolaan keuangan ini adalah efisiensi pengelolaannya yang sering belum maksimal. Pengelolaan keuangan daerah yang telah dianggarkan melalui APBD Kabupaten harus taat dan senantiasa mengikuti prosedur pengelolaan dan penggunaan keuangan daerah. Pada prinsipnya penggunaan keuangan daerah dari dana APBD senantiasa diharapkan data mencapai tujuan dan sasaran dari alokasi dana tersebut. Oleh sebab itu penggunaan anggaran itu harus efisien dan efektif, agar tujuan penggunaan anggaran tersebut menjadi lebih efisien. Mekanisme yang dianut berazaskan efisiensi adalah melalui pengawasan. Pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui aparat pengawas internal yang di bentuk oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Menurut PP No.105 Th 2000 Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi, efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi efisiensi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Daerah. Melalui pengawasan untuk meningkatkan pengawasan keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat, perlu adanya system dan prosedur pengawasan keuangan yang baik. Maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sejauh mana penerapan sistem dan prosedur pada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menghasilkan pengawasan keuangan daerah yang efektif dan berdaya guna. Dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) pada tahun 2012 terdapat 162 Obyek Pemeriksaan (OBRIK) yang menjadi target dari pemeriksaan reguler setiap tahunnya. Sebagai realisasi dari perbaikan hasil pemeriksaan maka perlu dilakukan tindak lanjut yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan dan juga sebagai konsekuensi dari kesalahan. Dari hasil pemeriksaan Reguler pada tahun 2012, terdapat 557 temuan yang sudah ditindak lanjuti atau sekitar 68,30 % dari seluruh hasil temuan yang berjumlah 816 temuan. Ini berarti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam proses pengawasan di Badan pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat belum berjalan secara optimal. Walaupun dalam implementasi pengawasan, Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan Sistem dan Prosedur.
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGAWASAN (STUDI DI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT) 2012 (File PDF)
EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGAWASAN (STUDI DI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT) 2012 (Other)
HTML Summary of #4548 EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENGAWASAN (STUDI DI BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT) 2012