The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
KRIMINALISASI GRATIFIKASI SEKS SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Pemberian pelayanan seks belum ada diatur dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya untuk saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang menegaskan bahwa pemberian pelayanan seks (gratifikasi seks) merupakan suatu tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tesis ini mengenai kriminalisasi gratifikasi seks dan penerapan pembalikan beban pembuktian gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dalam peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder dan data primer digunakan sebagai data penunjang. Tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis, yaitu memaparkan hasil penelitian dan pembahasan secara rinci, lengkap, komprehensif dan sistematis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus gratifikasi seks dalam tindak pidana korupsi yang sudah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi merupakan masalah yang kompleks karena adanya perbedaan jenis perbuatan yang dapat dikriminalisasi, perbedaan nilai dan norma dalam masyarakat, beragamnya pilihan instrumen pengaturan kehidupan masyarakat, dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan perbuatan gratifikasi seks ini untuk mengkriminalisasikan perlu kehati-hatian, karena ini menyangkut kehidupan pribadi manusia. Berdasarkan hal tersebut sudah seharusnya gratifikasi seks digolongkan menjadi suatu tindak pidana yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan pembalikan Beban Pembuktian Gratifikasi Seksual tentunya akan menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian menurut Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001. Bahwa yang nilainya 10 juta atau lebih dibuktikan oleh penerima gratifikasi dan yang nilainya kurang dari 10 juta dilakukan oleh penuntut umum. Akhirnya penulis menyarankan kepada Pemerintah dan DPR hendaknya segera merevisi penjelasan dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk memberikan kejelasan atau kepastian hukum, sehingga pelaku gratifikasi seksual dapat dijerat, selanjutnya disarankan kepada aparat penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam pembuktian gratifikasi seks dan fokus pada pembuktian dengan bisa mengesampingkan pelaporan. Kata Kunci: Kriminalisasi, Gratifikasi Seks, Korupsi Sexual Gratuities Criminalization As Corruption Criminal Offense In Indonesia Sexual service is not actually presented in eradication of corruption criminal offense. Nowadays, it means that it has not been the regulation to confirm that the sexual service (sexual gratuities) is a corruption criminal offense. The problems in this thesis are about the sexual gratuities criminalization as a corruption criminal offense in corruption offense court in Indonesia. This research is a juridical normative research by using secondary and primary data used as a supporting data. The research type is descriptive analysis that describes the research result and the complete discussion, complete, comprehensive, and systematic. Problems approach used was law approach and sexual gratuities criminalization in corruption criminal offense that had been done The research result shows that the criminalization is a complicated problem because of the act that can be criminalization, different value and norms in the society, varied instrument choice setting in social life, and the social change occured in the society. This problem of sexual gratuities criminalization to criminalize must be applied in careful way, since it has relation to the personal life of human being. Based on that fact, the sexual gratuities should be categorized to be an offense arranged in law's regulation in indonesia. The application of the revesal of the Sexual Gratuities Prove Burden which actually uses the Reseversal of Prove Burden based on Article 12 B UU No. 20 Year 2001. That the value which is 10 million or more is proved by the gratuities receiver in the value is less 10 million conducted by public prosecutor Finally the research suggests the Goverment and the Parliament that sooner revise the description and Article 12 B verse (1) Legislation Number 20 Year 2001 to give explanation or legal certainty, so that the subject of sexual gratuities can be punished, then it is suggested to the law enforcement officers to coorperate in proving the sexual gratuities and focus on the proof by overriding the report.
Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (File PDF)
Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Other)
HTML Summary of #4839 Kriminalisasi Gratifikasi Seks Sebagai Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia