%0 Generic
%9 Other
%A bambang wardoyo, 0812011127
%C Universitas Lampung
%D 2014
%F eprints:4871
%I Fakultas Hukum
%T ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS  (Studi pada Polresta Bandar Lampung)  
%U http://digilib.unila.ac.id/4871/
%X ABSTRAK  ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYITAAN  BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS  (Studi pada Polresta Bandar Lampung)  Oleh  Bambang Wardoyo  Pertumbuhan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat di  Kota Bandar Lampung berdampak terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang  terjadi. Tahun 2012 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terjadi 12.590  kasus pelanggaran lalu lintas dan sampai bulan agustus 2013 telah terjadi  pelanggaran mencapai 8.373 kasus. Jumlah pelanggaran yang tinggi ini, diikuti  dengan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Barang  bukti yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu  lintas dapat berupa SIM atau STNK dan kendaraan bermotor yang bersangkutan.  Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran  lalu lintas yang berupa penyitaan kendaraan bermotor harus didasari oleh alasan  yang tepat dan benar secara hukum. Berdasarkan dengan uraian di atas, peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan: a. Bagaimanakah  pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan  terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di  Kota Bandar Lampung? b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan kewenangan  kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan  raya di Kota Bandar Lampung?  Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan  pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan  cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian  diolah dengan langkah-langkah, yaitu klasifikasi, editing, interpretasi dan  sistematisasi. Data yang diolah dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Kewenangan  kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas Kota  Bandar Lampung dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda  Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi  pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan  Bambang Wardoyo  bermotor, polisi dapat menyita STNK. Penyitaan terhadap kendaraan bermotor  yang melakukan pelanggaran lalu lintas dilakukan apabila kendaraan tersebut  tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan (STNK) atau pengendara tidak dapat  menunjukkan surat keterangan kendaraan kepada petugas kepolisian, pengendara  tidak memiliki SIM, terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan  laik jalan kendaraan bermotor, kendaraan bermotor diduga berasal dari hasil  tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana dan kendaraan yang  terlibat kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan  kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung  adalah masih kurangnya rambu-rambu lalu lintas, pengetahuan masyarakat  tentang hukum lalu lintas yang masih kurang dan jumlah petugas polisi lalu lintas  belum proporsional.  Kata kunci: kewenangan kepolisian, penyitaan barang bukti, pelanggaran lalu  lintas