%A 0741021084 Tantyo Tunggul Wibisono
%T Depedensi APBD Dana Perimbangan dan Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanggamus (Periode 2006 - 2010)
%X 
ABSTRAK

ANALISIS DEPENDENSI APBD DARI DANA PERIMBAN KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN TANGGAMUS 

Oleh
Tantyo Tunggul Wibisono 


Masalah Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penerapannya sering tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan yang dimuat dan ditegaskan dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dalam kenyataannya setiap daerah kabupaten/kota dalam menyusun besaran APBD.  DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan APBD dan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah sehingga pengelolaan dari penggunaan DAU dan tingkat Kemandirian Fiskal sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah. 
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah: ?Berapa besar ketergantungan APBD Kabupaten Tanggamus dari Dana Perimbangan selama periode  2006 ? 2010 dan berapa besar tingkat kemandirian Fiskal Kabupaten Tanggamus tahun 2006 ? 2010.
Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui berapa besar ketergantungan APD yang dibiayai dari  Dana Perimbangan Kabupaten Tanggamus tahun 2006 ? 2010  dan untuk mengetahui besarnya tingkat Kemandirian Fiskal yang diukur dari besaran DAU Kabupaten Tanggamus tahun 2006 ? 2010 
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Proporsi dana perimbangan terhadap penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan cukup besar yaitu mencapai 66,07 persen pertahunnya, dengan pengelolaan Dana Perimbangan sebagian besar dialokasikan pada belanja operasional dan pegawai dibandingkan belanja modal dan pengeluaran pembangunan.
	         Kabupaten Tanggamus memilik tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik yang diukur dari DAU  selama masa pengamatan 2006 ? 2010 rata-rata diperoleh nilai besaran 20,68 persen saja. Artinya pelaksanaan pembiayaan pembangunan pemerintah tidak memiliki ketergantungan dan dipendensi yang tinggi dari pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kabupaten Tanggamus sudah relatif cukup baik. 
Kata kunci : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah, Kemandirian Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Otonomi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU).


%C Universitas Lampung
%D 2010
%I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
%L eprints4974