The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelengg araan Pemilihan Gubernur Period e 2014 - 2019 di Provinsi Lampung)
ABSTRAK KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelengg araan Pemilihan Gubernur Period e 2014 - 2019 di Provinsi Lampung)” o leh RENI OKTAULI PANJAITAN Penelitian ini bertujuan untuk menge tahui dan menganalisis kelemahan yang menimbulkan masalah yang terdapat dalam undang - undang pemilukada khusus nya pemilihan Gubernur Periode 2014 - 2019 di provinsi Lampung dan Untuk memberikan gambaran bagaimana solusi penyelesaian konflik dalam rencana penyelen ggaraan pemilihan Gubernur Periode 2014 - 2019 di Provinsi Lampung. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. diperoleh dengan menelusuri literatur - literatur maupun pera turan - peraturan dan norma - norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dengan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan tahap - tahap me ngidentifikasi, sistematis atau mengklarifikasikan, interprestasi data dan menilai data. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif. H asil penelitian menunjukan beberapa kelemahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengat ur tentang pemilukada menimbulkan masalah dalam pelaksanaan nya yang berakibat konflik seperti adanya multitafsir dalam pasal penyelenggaraan pemilukada pasal 86 dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan besarnya biaya pemilukada yang berakibat adanya penundaan pemilukada di Provinsi Lampung. Solusi untuk mengatasi kelemahan yang terjadi yaitu harus adanya pengaturan hukum yang jelas dan tegas agar tidak mengandung multitafsir dan melakukan efesiensi pengadaan logistik dalam pelaksanaa n pemilukada untuk mencegah biaya pemilukada yang sangat tinggi. Kata kunci : Pemerintah Daerah, Kelemahanan Pemilukada , Solusi Kelemahan Pemilukada
KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelengg araan Pemilihan Gubernur Period e 2014 - 2019 di Provinsi Lampung) (File PDF)
KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelengg araan Pemilihan Gubernur Period e 2014 - 2019 di Provinsi Lampung) (Other)
HTML Summary of #5013 KELEMAHAN DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH YANG MENGATUR PEMILUKADA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONFLIK PENYELENGGARAAN PEMILUKADA (Studi Konflik Dalam Penyelengg araan Pemilihan Gubernur Period e 2014 - 2019 di Provinsi Lampung)