The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA REHABILITASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang )
ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA REHABILITASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang ) Oleh AGUNG SENNA FERRARI Pemidanaan dala m bentuk pidana penjara kepada pengguna narkotika menimbulkan dampak negatif bagi terpidana itu sendiri, misalnya terjadi kekerasan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, label negatif terhadap mantan narapidana dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyaraka tan tidak menutup kemungkinan pelaku akan kembali menggunakan narkotika, sehingga pemidanaan yang tepat bagi para pecandu ini adalah rehabilitasi agar pengguna narkotika terlepas dari ketergantungan narkotika. P ermasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. B agaimanakah pelaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika? 2. Apakah faktor - faktor penghambat pelaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika? Pendekatan yan g digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris . Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian . Hasil penelitian dan pembahasan men unjukkan: (1) Pelaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika dilaksanakan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecan du narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (2) F aktor - faktor yang menghambat p elaksanaan pidana rehabilitasi sebagai implementasi pembaharuan pidana bagi pengguna narkotika adalah: a) Fakto r Substansi Hukum, yaitu adanya potensi pemahaman yang salah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. b) F aktor Aparat Penegak Hukum, secara secara kuantitas adalah tidak seimbangnya jumlah aparat kepolisian dibandingkan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika. , peluang bagi aparat penegak hukum untuk menjadi pengguna dan pengedar narkotika serta menggelapkan barang bukti n arkotika. c) F aktor Masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum dan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Saran dalam penelitian ini adalah pemidanaan henda knya semakin berorientasi dan mewujudkan tujuan perlindungan masyarakat dan melakukan pembinaan kepada pelaku. Hakim hendaknya lebih mempertimbangkan aspek rehabilitasi, khususnya bagi pencandu narkotika sebagai salah satu bentuk pemidanaannya Kata Kunci : Rehabilitasi, Pembah a ruan Pidana , Narkotika
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA REHABILITASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang ) (File PDF)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA REHABILITASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang ) (Other)
HTML Summary of #5036 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PIDANA REHABILITASI SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBAHARUAN PIDANA BAGI PENGGUNA NARKOTIKA (Studi p ada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang )