The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH
Abstrak Indonesia Kebijakan pada pertambangan yang tengah dipersiapkan dewasa ini adalah kemajiban melakukan pemurnian tambang mineral dan batubara. Namun pengaturannya masih diatur secara parsial. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah banyak yang tidak terintegrasi dengan baik dan seringkali lebih menimbulkan egoisme sektoral dan mengabaikan semangat incorporated. Oleh karena itu terdapat dua buah permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini yakni: Pertama, Bagaimanakah pengaturan hukum atas kebijakan pemurnian mineral dan batubara. Kedua. Bagaimanakah implikasi kebijakan pemurnian mineral dan batubara terhadap Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (dogmatic research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarka hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa: pertama, pengaturan hukum kebijakan pemurnian mineral dan batubara secara khusus telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral. Implikasi atas kebijakan ini guna meningkatkan dan mengoptimalkan nilai tambah tambang Indonesia, tersedianya bahan baku industri dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, Implikasi bagi Indonesia adalah dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan energi dan industri strategis nasional, serta meningkatkan daya saing nasional dalam menghadapi tantangan global. Sebaiknya pemerintah harus mereformasi regulasi dan membuat satu pedoman formal yang ideal serta kebijakan akselerasi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pemurnian mineral dan batubara agar akselerasi peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dapat terealisasikan. Kata Kunci : Kebijakan, Pemurnian, Mineral, Batubara, Nilai Tambah. Abstrak Bahasa Inggris Limited from the ability of environment to meet the needs of human for the generation now and the future led to the necessary arrangements good for processing and purification of minerals and coal. Natural resources must be managed and wide web is as good as possible in order to remain incapable of supporting development activities in order to provide welfare on society. Arrangement that exists when and that raises various problems. Starting from an early stage of permission exploration up to do marketing mine indonesia. The lack of setting upon Indonesian natural wealth make Indonesia as state of being consumptive. Should Indonesia capable of being state productive. Based on these phenomena needs to be done arrangement reexamined over government policy. Reformation of regulations to be done on the policy and the arrangement of law that cannot accommodate empirical fact and juridic fact that occurs in the management of the quarry. Keywords: reform, policy, and mining.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH (File PDF)
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH (Other)
HTML Summary of #5138 ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA GUNA MENINGKATKAN NILAI TAMBAH