%0 Generic
%A MULIAWAN ADI PUTRA, 0742011365
%C Universitas Lampung
%D 2013
%F eprints:5144
%I Fakultas Hukum
%T PENGUASAAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/5144/
%X abstrak indonesia    Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya, Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2012 memiliki aset tanah 633 bidang, yang belum bersertipikat berjumlah 324 bidang dan yang sudah bersertipikat berjumlah 309 bidang. Berdasarkan prasurvei, hingga saat ini masih terdapat tanah aset yang belum terpelihara dengan baik yang tidak digunakan dan tidak dipagar, belum bersertipikat. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung baik secara fisik maupun yuridis.  Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.Yuridis normatif adalah adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum. Yuridis empiris dilakukan dengan cara mengkaji dan memperjelas kajian hukum Penelitian tersebut guna mendapat hasil penelitian yang objektif dan terperinci dengan cara melakukan wawancara dengan nara sumber ditempat lokasi penelitian. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1) Penguasaan hak atas tanah oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terbagi 2 yaitu penguasaan secara fisik dan penguasaan secara yuridis. Penguasaan secara fisik dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan menggunakannya dengan dibangun gedung untuk Pemerintahan sedangkan tanah yang belum dimanfaatkan masih kosong dan tidak dipagar dikarenakan tidak adanya anggaran. Penguasaan secara yuridis oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dibuktikan dengan dimilikinya sertipikat dan kelengkapan akta-akta alas hak atas tanah, tetapi masih terdapat tanah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang belum bersertipikat dikarenakan ada yang masih dalam proses dan ada yang dikarenakan kurangnya anggaran. (2) Faktor pendukung penguasaan tanah secara fisik yaitu digunakan untuk gedung Pemerintahan. Faktor pendukung penguasaan tanah secara yuridis yaitu dengan    abstrak inggris    Land as a natural resource is a gift of God Almighty to the Indonesian Nation, therefore it was appropriate for us to manage the land as well as possible. In 2012, Government of Bandar Lampung had assets of 633 field soil, which has not been certificated totaled 324 field and are already certificated totaled 309 field. Based pre survey recently, there are land assets that have not been well maintained which are not used, fenced and certificated. Based on the above, the issues in this study are (1) How control of land rights by the Government of Bandar Lampung (2) What are the factors that support and hinder acquisition of land rights by the Government of Bandar Lampung, both physically and legally.  The research methods in this study are normative and empirical jurisdiction. Normative jurisdiction is done by studying, reviewing legislation and literature as well as legal materials. Empirical jurisdiction made by reviewing and clarifying the research study law in order to get the results of objective and detailed research by conducting interviews with informants in place research sites. Sources of data are primary data and secondary data. Methods of collecting data are library research and field study.  Based on the findings that (1) control of land rights by the Government of Bandar Lampung is divided into two, namely physical and juridical control. The Bandar Lampung Government used physical control for constructing building while the soil is still untapped empty and fenced off because there was no budget. The control of Juridical Aspects of Government of Bandar Lampung evidenced by its certificate and completeness of title deeds to land, but there are still government land in Bandar Lampung is not certificated because there is still in progress and there due to lack of budget. (2) The supporting factors of physical control of land rights that is used for government buildings. The supporting factors of land rights of juridical control can be seen if the certificates are complete. Inhibitory of physical factor is a land which is not fenced due to the lack of budget. Besides that, the inhibitory of juridical factor is incomplete land rights.  Suggestion in this study was each control of land rights by the Government of Bandar Lampung to be accompanied with a complete control of basic rights are originates in legal right evidence, in order that there are certainty rule of law and land rights.