TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints5166
UR  - http://digilib.unila.ac.id/5166/
A1  - Fery Purnomo, 0852011093
Y1  - 2013/02/06/
N2  - ABSTRAK INDONESIA

Bisnis menara makin berkembang sejak keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi menyatakan bahwa menara telekomunikasi dapat beroperasi setelah memiliki izin operasional dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Lampung Timur berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur. Pada kenyataannya, masih ada menara telekomunikasi yang belum memiliki izin. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur? 2) Bagaimanakah pengawasan terhadap penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkah-langkah, yaitu klasifikasi data, editing, dan sistematisasi. Data yang diolah dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan izin pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bersama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur. Perizinan pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Lampung Timur dilakukan secara terpadu
PB  - Fakultas Hukum
TI  - PENYELENGGARAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
AV  - restricted
ER  -