The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENAMBANGAN PANAS BUMI
ABSTRAK INDONESIA Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber energi baru dan terbarukan yang beraneka ragam, salah satunya adalah panas bumi. Namun untuk memanfaatkanya diperlukan perizinan karena dalam Undang-Undang RI No. 27 Tahun 2003 tentang panas bumi dalam pasal 21 ayat (1) dinyatakan bahwa IUP dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing kemudian jg diatur dalam Undang-Undang No. 41 serta pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 tentang kegiatan usaha penambangan panas bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah arah kebijakan energi nasional tentang panas bumi?. Bagaimana kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam perizinan penambangan panas bumi? Bagaimana tahapan dan persyaratan pengeluaran izin kegiatan usaha penambangan panas bumi?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelaahan terhadap substansi peraturan perundang-undangan, dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Dalam kebijakan energi nasional yang dibuat oleh pemerintah tentang panas bumi sebesar 5% untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada tahun 2025. Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi pada wilayah lintas provinsi. Kewenangan provinsi dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di wilayah lintas kabupaten/kota. Kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan panas bumi yaitu pemberian izin dan pengawasan pertambangan panas bumi di kabupaten/kota; pemberdayaan masyarakat di dalam ataupun di sekitar wilayah kerja di kabupaten/kota. Persyaratan dan tahapan yang harus dipersiapkan oleh badan usaha dalam UU No. 27 Tahun 2003 telah menentukan tahapan-tahapan pengembangan kegiatan usaha penambangan panas bumi: Survey pendahuluan, Eksplorasi, Studi kelayakan, Eksploitasi dan Pemanfaatan. Saran yang diberikan peneliti adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam memanfaatkan energi panas bumi sebagai pengganti energi fosil seharusnya lebih tinggi sebesar 10 % energi panas bumi di Indonesia sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi nasional. Kata Kunci : Perizinan dan Panas bumi ABSTRAK INGGRIS Indonesia is a country which has a wealth of new and renewable sources of energy are multi-faceted, one was geothermal. But for the memanfaatkanya required permissions for in the legislation of Indonesia No. 27 of 2003 about geothermal in article 9 paragraph (1) States that the Minister issued by IUP, Governor, district/city and in accordance with their respective authority and DND is set in Act No. 41 and its implementation is set out in Government Regulation No. 59 in 2007 about geothermal mining business activities. Problems in the research is How national energy policy direction about geothermal? How the authority of the Central Government and the regions geothermal mining permissions? How do the stages and requirements of mining activity permit spending hot Earth?. This research uses the normative legal research methods that study of the substance of the legislation, analyzed by descriptive-analytical approach to legislation. the results showed that. In the national energy policy made by the Government about the Earth's heat by 5% to meet national energy needs by 2025. The authority of the Central Government in the management of geothermal mining, namely the granting of permission and supervision of geothermal mining region across the province. Provincial authorities in the management of geothermal mining, namely the granting of permission and supervision of mining in the area of geothermal across district/city. Authorities of the district/city in the management of geothermal mining, namely the granting of permission and supervision of mining the Earth's heat in the district/city; community empowerment in or around work areas in the district/city. Terms and stages that must be prepared by a business entity in Act No. 27 of 2003 has been determining the stages of development of geothermal mining business activities: a preliminary Survey, exploration, feasibility study, Exploitation and utilization. The advice given is the policy researcher who made the Government in utilizing geothermal energy as a substitute for fossil energy should be higher by 10% geothermal energy in Indonesia so as to meet national energy needs. Keywords: license and geothermal power
PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENAMBANGAN PANAS BUMI (File PDF)
PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENAMBANGAN PANAS BUMI (Other)
HTML Summary of #5169 PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN USAHA PENAMBANGAN PANAS BUMI