The repository administrator has not yet configured an RDF license.
IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Tindak Pidana Korupsi di atur di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perubahannya disebutkan mengenai ‘Pembuktian Terbalik’ sebagai ketentuan yang bersifat ‘primum remindium’ dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus. Pembuktian terbalik atau yang dikenal sebagai sistem pembalikan beban pembuktian (Reversal Of Burder Proof atau Omkering Van Bewijslast) merupakan adopsi dari hukum anglo-saxon atau negara penganut case-law dan berbatas pada kasus tertentu (certain cases) khusus nya terhadap tindak pidana gratifikasi (gratification) atau pemberian yang berelokasi dengan suap (bribery). Penerapan pembuktian terbalik bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana universal yang mensyaratkan terdakwa tidak di bebankan pembuktian. Rumusan masalah skripsi ini yang pertama adalah bagaimanakah pengaturan pembuktian terbalik berdasarkan hukum indonesia dan yang kedua bagaimana implementasi penggunaan pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi di indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian data sekunder berupa mengumpulkan berbagai ketentuan Perundang-Undangan, dokumentasi, literatur, dan mengakses internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta hasil dari wawancara dengan para ahli atau sarjana hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di indonesia tidak mengenal asas pembuktian terbalik. Pembuktian Terbalik adalah pengecualian dari pembuktian yang ada didalam KUHAP yang berarti berlaku asas lex specialis derogat legi generali di dalamnya. Sistem pembuktian terbalik dalam Pasal 37 berlaku sepenuhnya pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, khususnya yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penulis memberikan saran masing-masing penegak hukum perlu mencari format dan persamaan presepsi dalam melaksanakan pembuktian terbalik sehingga pembuktian terbalik walaupun merupakan sistem yang relatif baru dan ruang lingkup penerapannya sempit tidak menimbulkan keraguan penegak hukum untuk menerapkannya. Kata Kunci: Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi.
IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (File PDF)
IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #5189 IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
Hukum Pidana