The repository administrator has not yet configured an RDF license.
KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH
abstrak indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, hystorical approach. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data diolah secara sistematis. Setelah itu dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melahirkan nota kesepahaman yakni MoU Helsinki menimbulkan konsekuensi berupa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentng otonomi khusus daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, Aceh memiliki kewenangan yang istimewa, yaitu otonomi khusus yang luas, sehingga memiliki konstruksi hubungan dengan pemerintah pusat seperti pengaturan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat yang relatif besar, dana perimbangan dan dana tambahan otonomi khusus bagi Aceh. Penyelenggaraan lembaga peradilan di Aceh, serta turut campur pemerintahan Aceh dalam urusan pertahanan dan keamanan yang pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh berimplikasi akan terjadi kecemburuan daerah lain dalam NKRI ingin melakukan tuntutan serupa bahkan menuntut merdeka. abstrak inggris Research is aimed to know the construction of the relationship between the central government and regions in the regulation 11 / 2006 about reign of Aceh in the unitary state of the Republic of Indonesia. Research using statue approach, conceptual approach, hystorical approach. The data used is data secondary acquired through study of pustaka. data processed in systematic. After that analyzed in descriptive qualitative. Result showed that of the agrement between the government and gerakan aceh merdeka organitations made agreement MoU Helsinki impack consequences implementation regulation number 18 / 2011 about aceh special autonomy as a province Nanggroe Aceh Darussalam replace with regulation number 11 / 2006 about government of Aceh. aceh has special authority, that is a broad special autonomy, it has relationship construction with the Central Government As regulation for the natural resources with the central government relatively large, Balancing fund and additional funds special autonomy for aceh, Organization of the judiciary in aceh, government of Aceh also participated in defense and security affairs Supposed to of the central government. The implementation of the regulation number 11 / 2006 about government of Aceh impact will be inequality in the regions of the Indonesian unitary State even want to prosecute independent
KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (File PDF)
KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH (Other)
HTML Summary of #5206 KONSTRUKSI HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN ACEH