%0 Generic
%A Arie Verdiansyah Putra, 0642011077
%C Universitas Lampung
%D 2014
%F eprints:5240
%I Fakultas Hukum
%T ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KASUS KORUPSI  YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA PADA UNIT  PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PAGELARAN  (Studi Putusan No.06/Pid/TPK /2013/PT.TK)
%U http://digilib.unila.ac.id/5240/
%X abstrak  Setiap koruptor yang mencuri kekayaan negara tanpa pandang bulu harus diproses  ke pangadilan, dibuktikan bersalah, divonis kurungan badan dan disita asetnya  seperti Persoalam Korupsi seperti yang terjadi di UPK Pagelaran Pringsewu yang  sudah mendapatkan putusan pengadilan No.06/Pid/Tpk/2013/Pt.Tk. Permasalahan  dalam penelitian ini yaitu.a) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap  pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit  Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran,b) Apakah yang menjadi dasar  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tindak  Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit Pengelola Kegiatan  (UPK) PNPM Pagelaran.  Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan  yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dan data  sekunder. Data primer adalah data yang didapat dari penelitian di lapangan  dengan cara melakukan wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder  adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat disimpulkan:a)  Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara  bersama pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran, oleh Hakim  terhadap terdakwa Misno dan Ponimin sudah sesuai dan tepat dengan  terpenuhinya unsur sifat melawan hukum oleh terdakwa sesuai dengan Undang  Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.b)  Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku  Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama pada Unit Pengelola  Kegiatan (UPK) PNPM Pagelaran. Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang  ditemukan dari keterangan saksi baik saksi ahli dan alat bukti berupa dokumen  serta kuitansi, unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut  Umum, apakah unsur-unsur tersebut terpenuhi atau tidak, dan selanjutnya  mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan  terdakwa.  Arie