TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints5269
UR  - http://digilib.unila.ac.id/5269/
A1  - DANI AJI NUGRAHA, 1012011147
Y1  - 2014/10/16/
N2  - abstrak indonesia
Ada beberapa masyarakat yang menggunakan bagian jalan untuk penyelenggaraan kegiatan pribadinya. Hal ini tentunya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan yang pada akhirnya tujuan penyelenggaraan jalan oleh negara tidak dapat tercapai. Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diatur sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar atau mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? dan (2) Apa sajakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan?
Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dan menarik kesimpulan secara induktif.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pihak Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran fungsi jalan selama ini berdasarkan diskresi kepolisian dan tidak pernah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Seperti yang terjadi di Jalan R.E. Martadinata, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Warga masyarakat menggunakan setengah bagian jalan untuk kegiatan pribadinya. Namun pada perizinannya, warga tersebut hanya akan menggunakan satu per empat bagian jalan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran fungsi jalan. Pihak kepolisian telah
Dani

abstrak inggris

There are some citizens who are using a part of road to do their personal activities. This leads to the disruption of road function and at the end, the purpose of road implementation by the state would not be attain. Infact, in the Regulation number 38, 2004 and number 22, 2009 the sanction has been regulated for whoever that violate it or causing the disrupted of road function. The issues on this research are : (1) How is the criminal law enforcement done by the police department to the people who is violating the road function? And (2) What are the odds that police department face to do some criminal law enforcement to the people who has violated road function?
The researcher are using normative juridist and empirical approachment in this research. Data that used are primary and secondary datas. Data analysis method that used is qualitative analysis method, and taking the conclusion inductively.
According to research and discussion, it can be concluded that the action that has been taken by the police department in criminal law enforcement to the road function violation this time are based on police discretion and never refering to the Regulation number 38, 2004 and number 22, 2009. One of the example is like happened at R.E. Martadinata street, East Teluk Betung, Bandar Lampung. The citizens using the half of the road to do their personal activities, although in the license it is only for a quarter. This is an example of road function violation. The police department already give a written warning, but it is not concerned by people who are using a half of the road. When the police department meet that
Dani
PB  - Fakultas Hukum
TI  - ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA FUNGSI JALAN
(Studi Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung)
AV  - restricted
ER  -