%A 0842011004 Dedi Kurniawan
%T UPAYA PENANGGULANGAN KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI
DI KECAMATAN WAY PANJI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
%X abstrak
Kemajemukan suku dan budaya di Indonesia tidak jarang menjadi sumber konflik,
hal ini menandakan betapa sulitnya menyatukan kemajemukan itu ke dalam
kehidupan bermasyarakat. Konflik yang terjadi di kecamatan Way Panji Lampung
Selatan timbul dikarenakan kemajemukan masyarakat, dimana ada masyarakat
yang mudah terprovokasi, frustasi atau menderita stres lingkungan. Hal ini bisa
menjadikan satu keyakinan kolektif, walaupun tidak serta merta menjadi perilaku
massal, merekalah kelompok potensial untuk terlibat dalam konflik sosial. Untuk
mengatasi tersebut bisa dilakukan dengan upaya penanggulangan dan upaya
penataan sistem norma hukum dan penataan sistem kelembagaan hukum, baik
yang berlaku dalam rangka upaya pembaruan hukum maupun dalam penegakan
hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya
penanggulangan konflik sosial di Lampung Selatan dan apakah faktor-faktor yang
menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan konflik sosial di Lampung
Selatan.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
didukung denga pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan
studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data,
penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah
kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskripsi , lalu dintreprestasikan untuk
dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa Upaya
penanggulangan konflik sosial di Lampung Selatan dilakukan dengan
menggunakan saran penal dan non-penal. Penanggulangan dengan sarana penal
yaitu dengan mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan
terjadinya konflik, misalnya tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi
keamanan umum dari orang lain atau barang-barang. Sedangkan penanggulangan
dengan menggunakan sarana non penal dilakukan dengan kegiatan pre-emptif,
Dedi
%C Universitas Lampung
%D 2014
%I Fakultas Hukum
%L eprints5273