@misc{eprints5276,
           month = {September},
           title = {PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP ANGKUTAN UMUM YANG KELEBIHAN MUATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009},
          author = {1012011118 ANDRI WETSON RH},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/5276/},
        abstract = {qbstrak
Sebagai Negara kepulauan dan Negara yang sedang berkembang, maka Indonesia
sangat membutuhkan jasa pengangkutan untuk menghubungkan pulau yang satu
dengan pulau yang lain. Kondisi dan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan jasa
pengangkutan menjadi sangat penting, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari
ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan
danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan
udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Digantinya Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan
awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas
pelanggaran lalu lintas. Maka permasalahan yang dibahas penulis dengan
mengajukan dua permasalahan yaitu : (1) Bagaimanakah Peran Penyidik Polri dalam
pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tentang kelebihan muatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? (2) Apa faktor-faktor penghambat Penyidik
Polri dalam melaksanakan peran penyidik terhadap pelanggaran lalu lintas dan
angkutan jalan tentang kelebihan muatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009?
Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer
yaitu data yang diperoleh langsung diperoleh dari penelitian di Kepolisian Daerah
Provinsi Lampung, data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan data tersier yaitu bahan-bahan yang
memberikan}
}