%0 Generic
%A Bambang Wardoyo, 0812011127
%C Universitas Lampung
%D 2014
%F eprints:5281
%I Fakultas Hukum
%T ANALISIS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYITAAN  BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS  (Studi pada Polresta Bandar Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/5281/
%X abstrak  Pertumbuhan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun roda empat di  Kota Bandar Lampung berdampak terhadap tingkat pelanggaran lalu lintas yang  terjadi. Tahun 2012 di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung terjadi 12.590  kasus pelanggaran lalu lintas dan sampai bulan agustus 2013 telah terjadi  pelanggaran mencapai 8.373 kasus. Jumlah pelanggaran yang tinggi ini, diikuti  dengan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian. Barang  bukti yang dilakukan penyitaan oleh kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu  lintas dapat berupa SIM atau STNK dan kendaraan bermotor yang bersangkutan.  Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran  lalu lintas yang berupa penyitaan kendaraan bermotor harus didasari oleh alasan  yang tepat dan benar secara hukum. Berdasarkan dengan uraian di atas, peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan: a. Bagaimanakah  pelaksanaan kewenangan kepolisian dalam melakukan suatu tindakan penyitaan  terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya di  Kota Bandar Lampung? b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan kewenangan  kepolisian dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan  raya di Kota Bandar Lampung?  Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan  pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini  terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan  cara studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian  diolah dengan langkah-langkah, yaitu klasifikasi, editing, interpretasi dan  sistematisasi. Data yang diolah dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan  dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Kewenangan  kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas Kota  Bandar Lampung dilakukan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda  Kendaraan Bermotor (STNK) dan kendaraan bermotor bersangkutan. Bagi  pengendara kendaraan bermotor tidak membawa SIM saat pemeriksaan kendaraan  Bambang