@misc{eprints5322,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS DEPENDENSI APBD DARI DANA PERIMBAN KEMANDIRIAN
FISKAL KABUPATEN TANGGAMUS },
          author = {   Tantyo Tunggul Wibisono},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Ekonomi dan Bisnis},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/5322/},
        abstract = {Masalah Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penerapannya sering
tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan yang dimuat dan ditegaskan dalam Undangundang
No. 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, Dalam kenyataannya setiap daerah kabupaten/kota dalam
menyusun besaran APBD. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk
memperoleh sumber-sumber pembiayaan APBD dan untuk membiayai kebutuhan
pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembangunan di daerah sehingga pengelolaan dari penggunaan DAU dan tingkat
Kemandirian Fiskal sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah.
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah: ?Berapa besar
ketergantungan APBD Kabupaten Tanggamus dari Dana Perimbangan selama periode
2006 ? 2010 dan berapa besar tingkat kemandirian Fiskal Kabupaten Tanggamus
tahun 2006 ? 2010.
Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui berapa besar
ketergantungan APD yang dibiayai dari Dana Perimbangan Kabupaten Tanggamus
tahun 2006 ? 2010 dan untuk mengetahui besarnya tingkat Kemandirian Fiskal yang
diukur dari besaran DAU Kabupaten Tanggamus tahun 2006 ? 2010
Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Proporsi dana perimbangan terhadap
penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan cukup besar yaitu mencapai
66,07 persen pertahunnya, dengan pengelolaan Dana Perimbangan sebagian besar
dialokasikan pada belanja operasional dan pegawai dibandingkan belanja modal dan
pengeluaran pembangunan.
Kabupaten Tanggamus memilik tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik
yang diukur dari DAU selama masa pengamatan 2006 ? 2010 rata-rata diperoleh
nilai besaran 20,68 persen saja. Artinya pelaksanaan pembiayaan pembangunan
pemerintah tidak memiliki ketergantungan dan dipendensi yang tinggi dari
pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kabupaten Tanggamus sudah relatif cukup
baik.
Kata kunci : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah,
Kemandirian Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
Otonomi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU).}
}