%0 Generic
%A Tantyo Tunggul Wibisono,   
%C Universitas Lampung
%D 2014
%F eprints:5322
%I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
%T ANALISIS DEPENDENSI APBD DARI DANA PERIMBAN KEMANDIRIAN  FISKAL KABUPATEN TANGGAMUS 
%U http://digilib.unila.ac.id/5322/
%X Masalah Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam penerapannya sering  tidak memenuhi kaidah-kaidah aturan yang dimuat dan ditegaskan dalam Undangundang  No. 33 Tahun 2004 yaitu tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah, Dalam kenyataannya setiap daerah kabupaten/kota dalam  menyusun besaran APBD. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk  memperoleh sumber-sumber pembiayaan APBD dan untuk membiayai kebutuhan  pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan  pembangunan di daerah sehingga pengelolaan dari penggunaan DAU dan tingkat  Kemandirian Fiskal sangatlah penting dalam rangka Otonomi Daerah.  Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah: “Berapa besar  ketergantungan APBD Kabupaten Tanggamus dari Dana Perimbangan selama periode  2006 – 2010 dan berapa besar tingkat kemandirian Fiskal Kabupaten Tanggamus  tahun 2006 – 2010.  Tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui berapa besar  ketergantungan APD yang dibiayai dari Dana Perimbangan Kabupaten Tanggamus  tahun 2006 – 2010 dan untuk mengetahui besarnya tingkat Kemandirian Fiskal yang  diukur dari besaran DAU Kabupaten Tanggamus tahun 2006 – 2010  Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa, Proporsi dana perimbangan terhadap  penerimaan daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan cukup besar yaitu mencapai  66,07 persen pertahunnya, dengan pengelolaan Dana Perimbangan sebagian besar  dialokasikan pada belanja operasional dan pegawai dibandingkan belanja modal dan  pengeluaran pembangunan.  Kabupaten Tanggamus memilik tingkat kemandirian fiskal yang relatif baik  yang diukur dari DAU selama masa pengamatan 2006 – 2010 rata-rata diperoleh  nilai besaran 20,68 persen saja. Artinya pelaksanaan pembiayaan pembangunan  pemerintah tidak memiliki ketergantungan dan dipendensi yang tinggi dari  pemerintah pusat. Kemandirian fiskal Kabupaten Tanggamus sudah relatif cukup  baik.  Kata kunci : Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah,  Kemandirian Fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Otonomi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU).