The repository administrator has not yet configured an RDF license.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan suatu proses penting dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum formil. Proses pemberitahuan dimulainya penyidikan ini melibatkan pihak kejaksaan sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Untuk memperlancar pelaksanaan pemberitahuan dimulainya penyidikan ini, diperlukan adanya koordinsi antara pihak-pihak yang terkait diatas. Karena itulah proses koordinasi tersebut menjadi penting untuk dibahas. Dalam melakukan koordinasi, pihak penyidik dengan penuntut umum terkadang menemui permasalahan-permasalahan yang menjadi rangkaian dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. Permasalahan tersebut adalah terkait dengan waktu yang ditentukan untuk melakukan penyidikan dan kendala dalam komunikasi dan transportasi yang sulit sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dalam membahas permasalahan ini menggunakan pendekatan yuridis normatik yang mengakomodasi ketentuan-ketentuan dalam literatur yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi pemberitahuan dimulainya penyidikan serta pendekatan yuridis sosiologis sebagai bahan pertimbangan penilaian empiris. Sumber data dari penulisan ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum adalah hal yang harus dilakukan oleh penyidik, sekalipun harus dilakukan dengan menggunakan alat komunikasi. Selain untuk, mencegah terjadinya penegakkan hukum pidana yang salah seperti dengan menyelesaikan perkara pidana “di bawah tangan” yang ternyata banyak terjadi, koordinasi juga dimaksudkan untuk saling mempermudah tugas masing-masing pihak penegak hukum. Kalaupun ada hambatan yang muncul dalam proses koordinasi tersebut, yang paling menyulitkan bagi aparat penegak hukum adalah letak geografis yang sulit dijangkau. Namun itu semua dapat diantisipasi dengan diperbolekannya penyidik menggunakan peralatan komunikasi eletronik sebagai media penghubung untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum yang kemudian harus diteruskan dengan mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) secara resmi, sebab yang pokok dari proses koordinasi ini adalah agar tidak terjadinya penyelewengan hukum yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. Adapun yang menjadi saran pada penulisan ini adalah agar pihak penegak hukum yang terlibat dalam proses penyidikan memahami dan mengimplementasikan kewajiban melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan sesegera mungkin, serta melakukan koordinasi secara institusional untuk mempermudah proses penegakan hukumnya. Selanjutnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kesadaran untuk membantu terlaksananya penegakan hukum secara benar. � Kata kunci : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan. � AdityoKumoro
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (File PDF)
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Other)
HTML Summary of #5333 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Hukum Pidana