The repository administrator has not yet configured an RDF license.
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Hubungan KPK dangan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat partnership yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sampai tahun 2002 Indonesia masih mengenal Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan lembaga penegak hukum yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana untuk memberantas tindak pidana di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Eksistensi KPK dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Bagaimanakah Kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan, Pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap penyidik Kepolisian Polda Lampung dan Kasi Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil Penelitian dan Pembahasan bahwa Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai Lembaga Negara KPK berada diluar Criminal Justice System, namun KPK diatur secara Korelasi yang dilandasi oleh Undang-Undang, dapat dilihat dari cara kerjanyatanya KPK selalu berkolerasi dengan Instansi-Instansi didalam Criminal Justice Syste. Kewenangan supervise oleh KPK juga dimaksudkan untuk meminimalisir penyalah gunaan kewenangan polisi dan jaksa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana krupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap melakukan pemberantasan korupsi tanpa terganggu ada nya isu - isu diluar yang menyudutkan kewenangan KPK. Adapun saran yang diberikan oleh penulis : Baiknya Kepolisian dan Kejaksaan lebih untuk melakukan kerjasama dan membudayakan harmonisasi antara ketiga Lembaga Negara yang ditunjuk secara khusus. dalam menangani pidana khusus korupsi. Sebaiknya menjalankan tugas yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan saling mendukung dan lebih bekerja sebagai sebuah Lembaga Negara bukan sebagai pribadi yang memiliki “ego” masing-masing ditiap Lembaga yang di pimpin masing-masing Kepala Lembaga Pemerintahan. yang harus lebih ditekankan adalah KPK harus tetap melakukan pemberantasan korupsi tanpa terganggu adanya isu-isu diluar yang menyudutkan kewenangan KPK, KPK harus berani memperbarui kesepakatan untuk benar-benar dan sepenuhnya bekerja untuk Indonesia yang bersih dari kepentingan politikdan KPK harus menjadikan semua kasus yang tengah dikerjakan sebagai momentum untuk pembuktian dan diselesaikan dengan tepat, capat dan pasti untuk mengembalikan citra KPK dimata masyarakat. Kata Kunci :Komisi Pemberantasan Korupsi, Sistem Peradilan Pidana Indonesia
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (File PDF)
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Archive)
EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Other)
HTML Summary of #537 EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA
Hukum Pidana