The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG)
Minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan penerapan rehabilitasi yang diberikan dalam putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang mengakibatkan kesulitan-kesulitan dalam penerapanya, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal demikian dapat dilihat dari banyaknya pemberian rehabilitasi yang tidak memberi pengaruh apa-apa bagi pemulihan hak atas kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat seorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum ? dan apakah Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum ? Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam pengambilan sample digunakan metode purposive sampling. Adapun sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, serta data primer yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode wawancara terhadap seluruh responden, yaitu hakim, panitera, serta akademisi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa setiap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum telah diberi rehabilitasi dalam amar putusannya. Pemberian rehabilitasi dalam amar putusan tersebut bersifat serta merta tanpa memerlukan permintaan dari terdakwa. Peran Pengadilan dalam menerapkan rehabilitasi hanya berupa memberi rehabilitasi dalam amar putusan setiap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Tidak ada kendala dalam pemberian rehabilitasi karena redaksi amar putusan rehabiliasi telah ditentukan secara pasti dalam Pasal 14 Ayat (1) PP. No. 58 Tahun 2010. Permasalahan yang ada adalah dalam hal pelaksanaan atau eksekusinya. Dalam praktik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pelaksanaan pengumuman rehabilitasi berupa penempatan salinan isi Aris Munandar putusan rehabilitasi tidak pernah dilakukan oleh Panitera. Adapun faktor penghambat yang dapat dikaitkan dengan tiga sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Saran yang dapat disampaikan kepada masyarakat terutama terdakwa yang menjadi korban kesewenang-wenangan tindakan aparat untuk memberanikan diri menuntut haknya melalui prosedur hukum, agar penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya.Bagi Hakim, agar lebih memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak untuk memperoleh rehabilitasi apabila yang bersangkutan nantinya dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum, dan Panitera, agar melaksanakan pengumuman rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 58 Tahun 2010, meskipun tidak ada perintah dari hakim atau ketua pengadilan serta tidak ada permintaan dari terdakwa. Kata Kunci : Peran Pengadilan Negeri, Pemberian Rehabilitasi, Terdakwa
PERAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG) (File PDF)
PERAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG) (Other)
HTML Summary of #5385 PERAN PENGADILAN NEGERI DALAM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP TERDAKWA YANG DIPUTUS BEBAS DAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG)
Hukum Pidana