The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 02/PID/TPK/2012/PNTK)
Korupsi merupakan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk menyelamatkan keuangan Negara tersebut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada Pasal 18 mengatur tentang uang pengganti, niatan untuk menyelamatkan uang Negara itu ternyata tidak berjalan mulus karena banyak kasus yang uang penggantinya tidak dapat disetorkan ke kas negara. Permasalahan yang timbul adalah apakah pembayaran uang pengganti perkara Nomor 02/Pid/TPK/2012/PN.TK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh uang pengganti serta faktor apakah yang mempengaruhi eksekusi uang pengganti. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang mengambil data-data dari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah serta literatur dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, serta interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pembayaran uang pengganti dalam perkara Nomor 02/Pid/TPK/2012/PN.TK tidak sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai oleh undang-undang yaitu penyelamatan keuangan Negara yang mana tidak dilakukannya penyitaan sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999. upaya yang dapat dilakukan dalam perolehan uang pengganti adalah dengan cara penyitaan sesuai Pasal 18 ayat (2), pelacakan harta benda terpidana yang nantinya akan dilelang jika terpidana tidak membayar uang pengganti dan upaya melaui instrument hukum perdata sesuai dengan I gede Aldi Pradana ketentuan Pasal 32, 33, 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dengan upaya instrument perdata. Faktor penghambat dalam eksekusi uang pengganti adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Indonesia. Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah bagi hakim yang memutus perkara korupsi agar menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti agar keuangan Negara yang telah dirugikan dapat dipulihkan kembali, kemudian untuk para penegak hukum khususnya jaksa agar melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik dan benar supaya pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara maksimal. Kata kunci; pengembalian, uang pengganti, tindak pidana korupsi
ANALISIS UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 02/PID/TPK/2012/PNTK) (File PDF)
ANALISIS UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 02/PID/TPK/2012/PNTK) (Other)
HTML Summary of #5421 ANALISIS UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 02/PID/TPK/2012/PNTK)
Hukum Pidana