@misc{eprints5423,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PERKARA PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG TIDAK MENYATAKAN PERINTAH PENAHANAN
(Studi Kasus Komisaris Jendral (Purn) Susno Duadji) },
          author = {1012011343 Imam Yudha Nugraha},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2014},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/5423/},
        abstract = {
Hukum  acara pidana mengatur  tentang bagaimana cara alat-alat  perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana bila Eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut  menimbulkan  sebuah  masalah  dalam  pelaksanaannya.  Seperti  halnya yang terjadi pada Putusan Eksekusi Komjen (purn) Susno Duadji pada tingkat Kasasi. Yang dalam putusan tersebut tidak mencantumkan perintah penahanan. Alasan Susno Duadji menolak untuk dieksekusi antara lain:
1)  Nomor  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jaksel  tidak  sama  Putusan  Negeri Jaksel bernomor 1260/pid.B/2010/PN.Jaksel, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi menyebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bernomor : 1288/pid.B/2010/PN.Jaksel.
2) Amar  Putusan  Mahkamah  Agung  hanya  menyatakan  Menolak permohonan Kasasi Susno Duadji, sehingga putusan yang dijadikan pedoman adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan ?menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan 4 (empat) bulan; dan menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.208.898.747,-?.
3)  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  k  menyatrakan:  ?perintah  supaya  terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan?, kemudian Pasal 197 ayat (2) menyatakan: ?tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e ,f ,g ,h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
}
}