<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA"^^ . "Perizinan merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau\r\nmemperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan\r\nperaturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang\r\nterlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus\r\ndilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan\r\nuntuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalia serta\r\npemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin. Kenyataan dilapangan\r\nmasih terdapat pengusaha yang sudah tidak menjalankan usaha sesuai dengan\r\nketentuan, contohnya Hotel Alexis melakukan pelanggaran Pergub DKI Jakarta\r\nNomor 18 Tahun 2018. Permasalahan yang akan dijawab yaitu bagaimanakah\r\nkebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencabutan izin\r\nusaha pengusaha pariwisata yang melanggar peraturan dan upaya hukum terhadap\r\npencabutan izin usaha pariwisata yang dapat dilakukan oleh pengusaha pariwisata. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan\r\npendekatan secara yuridis empiris. Dengan membaca, mengutip serta\r\nmenganalisis teori-teori hukum dan peraturan perudang-undangan yang\r\nberhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan untuk\r\nmelengkapi data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber.\r\nHasil penelitian dan pembahasan ini adalah 1) Pelaksanaan pencabutan Tanda\r\nDaftar Usaha Pariwisata (TDUP) dilakukan jika pengusaha pariwisata terbukti\r\ntidak memenuhi ketentuan yang diatur. Dengan tahapan sanksi administratif\r\nberupa: a. Teguran tertulis pertama, b. Teguran tertulis kedua, c.Tergutan tertulis\r\nketiga, d. Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata; dan e. Pencabutan\r\nTDUP disertai dengan penutupan usaha pariwisata. Pencabutan langsung\r\ndilakukan terhadap pelanggaran Narkotika, Prostitusi dan perjudian. 2) Upaya\r\nhukum atas pencabutan izin atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dapat\r\ndilakukan jika pengusaha dirugikan. Pertama, melakukan keberatan dan/atau\r\nbanding administratif kepada pejabat yang mengeluarkan surat keputusan\r\npencabutan. Kedua, Pengusaha mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata\r\nUsaha Negara (PTUN). Kata Kunci : Perizinan, TDUP, DPMPTSP, DKI Jakarta\r\nLicensing is an act of the state administration to give or allow an action to another\r\nparty or the applicant based on legislation, which is actually a prohibited action,\r\nbut if the act is not prohibited, then it must be done with the procedures and\r\nconditions that have been determined, with the aim of conducting guidance,\r\nregulation, supervision and control and the provision of certain facilities to the\r\nrequesting party. Based on the reality in the field there are still entrepreneurs who\r\nhave not run a business in accordance with the regulations, For example, Hotel\r\nAlexis has violated laws and regulations. The problem that will be answered is\r\nhow is the policy of the DKI Jakarta Provincial Government in revoking business\r\npermits of tourism entrepreneurs who violate regulations and legal efforts towards\r\nthe revocation of tourism business licenses that can be carried out by tourism\r\nentrepreneurs.\r\nThe research method in this paper is a normative juridical approach and an\r\nempirical juridical approach. By reading, quoting and analyzing legal theories and\r\nlegislation related to problems in research, while to complete the primary data,\r\ninterviews were conducted with several speakers.\r\nThe results of this research and discussion are 1) The revocation of the Tourism\r\nBusiness Registration (TDUP) is carried out if the tourism entrepreneur is proven\r\nnot to meet the provisions that regulate. By setting administrative sanctions in the\r\nform of: a. First written warning, b. Second written warning, c. The third written\r\nstatement, d. Temporary Termination of Tourism Business Activities; and e.\r\nRevocation of immediate revocation is carried out against violating Narcotics,\r\nProstitution and gambling. 2) Legal remedies for Revocation of Permits or\r\nTourism Business Registration (TDUP) can be done if the entrepreneur is harmed.\r\nFirst, do an agreement and / or administrative appeal to those who issue\r\nrevocation decrees. Secondly, the Entrepreneur submits a lawsuit to the State\r\nAdministrative Court (PTUN).\r\nKeywords: Licencing, TDUP, DPMPTSP, DKI Jakarta\r\n"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1412011058"^^ . "AULIA IMANULLAH"^^ . "1412011058 AULIA IMANULLAH"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (File PDF)"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH\r\nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN\r\nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018\r\nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #54885 \n\nPENCABUTAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA OLEH \nPEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN \nPERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 \nTENTANG PENYELENGGARAN USAHA PARIWISATA\n\n" . "text/html" . . . "H Social Sciences (General)"@en . .