TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints55054
UR  - http://digilib.unila.ac.id/55054/
A1  - CINDY WENY SAGITA, 1516041011
Y1  - 2019///
N2  - Public policy is a series of actions taken by the government as a step to provide 
services to the community regarding problems faced to achieve certain goals. This 
effort was made to realize the capacity capacity of the fishing gear prohibition 
policy. This study aims to determine and analyze the capacity of the prohibition of 
fishing gear in Lampung can be categorized in superior policies because it has 
the capacity and to identify factors that influence policy capacity. This type of 
research is descriptive with a qualitative approach. The results of this study 
indicate that the capacity to prohibit fishing gear refers to the superior policies of 
Riant Nugroho, namely policies that govern life together and ensure that shared 
life brings a common good, namely smart policy that describes the incompatibility 
between the KKP (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) policy and the fact 
In the field, prudent policies, namely decision makers to avoid mistakes and risk 
management, have not become important agenda in this policy, giving hope 
related to the impact of the policy by including political values because some 
regions have their own special features in implementing this policy. the factors 
that influence the extent of the policy include cooperation in team / team work, 
value creation / value creation, the principle of sustainability, consistency in 
implementation starting from the vision, mission, strategy, implementation and 
closure with control, using strong community strong state principles.
Keywords : Public Policy, Capacity Policy, Superior Policy
Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai 
langkah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berkenaan dengan 
masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan untuk 
mewujudkan kapasitas kapasitas kebijakan pelarangan alat penangkap ikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kapasitas kebijakan 
pelarangan alat penangkap ikan di Lampung dapat dikategorikan dalam kebijakan 
yang unggul karena memiliki kapasitas dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang mempengaruhi kapasitas kebijakan. Tipe penelitian ini deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kapasitas kebijakan 
pelarangan alat penangkapan ikan mengacu pada kebijakan yang unggul Riant 
Nugroho yaitu kebijakan yang mengatur kehidupan bersama dan memastikan 
bahwa kehidupan bersama membawa kebaikan bersama yaitu kebijakan yang 
cerdas yakni menggambarkan ketidaksesuain antara kebijakan KKP (Kementrian 
Kelautan dan Perikanan) dengan fakta dilapangan, kebijakan yang bijaksana yakni 
pengambil keputusan menghindarkan diri dari kesalahan serta manajemen resiko 
belum menjadi agenda penting dalam kebijakan ini, memberikan harapan 
berkaitan dengan dampak dari kebijakan tersebut dengan memuat nilai politik 
karena beberapa daerah memiliki keistimewaan tersendiri dalam pelaksanaan 
kebijakan ini. faktor yang mempengaruhi kapsiatas kebijakan diantaranya 
kerjasama dalam team/ team work, pengkreasian nilai/ Value Creation, prinsip 
kesinambungan, konsistensi dalam penyelenggaraan mulai dari visi, misi, strategi, 
implementasi dan ditutup dengan pengendalian, menggunakan prinsip negara kuat 
masyarakat kuat. 
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kapasitas Kebijakan, Kebijakan Unggul

PB  - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TI  - KAPASITAS KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT PENANGKAP
IKAN DI PROVINSI LAMPUNG
AV  - restricted
ER  -