<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG"^^ . "Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber \r\npenerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah yang besarnya \r\nditentukan atas dasar penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan \r\nyang berlaku. Salah satunya DBH penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)\r\ndan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Berdasarkan kenyataan \r\ndilapangan dalam penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB sering \r\nterjadi keterlambatan provinsi dalam membayar DBH kepada kabupaten/kota. \r\nPermasalahan yang akan dijawab yaitu: 1) Bagaimanakah penyelenggaraan DBH \r\npenerimaan PKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung? dan 2) Apa sajakah faktor�faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan DBH penerimaan \r\nPKB dan BBN-KB di Provinsi Lampung?\r\nMetode penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan \r\nyuridis empiris. Dalam melengkapi data sekunder dilakukan dengan membaca, \r\nmengutip, serta menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang�undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, sedangkan \r\nuntuk data primer dilakukan wawancara kepada beberapa narasumber. \r\nPedoman dari penyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB yaitu UU \r\nNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda \r\nProvinsi Lampung Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 \r\nTahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dasar hukum penyelenggaraan DBH tersebut \r\nberdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Salah satu faktor pendukung dari \r\npenyelenggaraan DBH penerimaan PKB dan BBN-KB adalah adanya \r\nkesanggupan keuangan Provinsi untuk membayar Dana Bagi Hasil kepada \r\nKabupaten/Kota, sedangkan penghambatnya yaitu Kurangnya kesadaran pemilik \r\nkendaraan bermotor untuk membayar PKB maupun BBN-KB, apabila tidak \r\ndidukung oleh masyarakat sebagai wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap \r\nbesaran DBH yang diterima oleh tiap kabupaten/kota.\r\nKata Kunci: Penyelenggaraan, Dana Bagi Hasil, Pajak Kendaraan \r\nBermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor\r\nSharing Fund Revenue is the regional right to the management of sources of state \r\nrevenue generated from each region whose amount is determined on the basis of \r\nincome based on the prevailing laws and regulations. Sharing Fund Revenue is \r\nVehicle Tax and Title Transfer Tax of Vehicle revenue. Based on the reality in the \r\nfield in the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax and \r\nTransfer Tax of Vehicle receipts, there is often a delay in the province in paying \r\nSharing Fund Revenue to districts/cities. It is necessary to conduct research with \r\nproblems: (1) how is the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle \r\nTax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung Province? And (2) What \r\nare the enabling and inhibiting factors in the implementation of Sharing Fund\r\nRevenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts in Lampung \r\nProvince?\r\nThe problem approach in this study uses normative and empirical approaches. In \r\ncompleting secondary data, it is done by reading, quoting, and analyzing legal \r\ntheories and legislation relating to problems in research, while for primary data \r\ninterviews are conducted with several speakers.\r\nThe guideline for the implementation of Sharing Fund Revenue for Vehicle Tax \r\nand Transfer Tax of Vehicle receipts is Law Number 28 of 2009 concerning \r\nRegional Taxes and Regional Retributions and Lampung Provincial Regulation \r\nNumber 31 of 2014 concerning Amendments to Regional Regulation Number 2 of \r\n2011 concerning Regional Taxes The legal basis of the implementation of Sharing \r\nFund Revenue is based on the Governor's Decree. One of the enabling factors of \r\nSharing Fund Revenue for Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle receipts is \r\nthe existence of the provincial financial capacity to pay Sharing Funds Revenue to \r\nthe districts/cities, while the inhibiting factor is the lack of awareness of motor \r\nvehicle owners to pay Vehicle Tax and Transfer Tax of Vehicle. if it is not \r\nsupported by the community as a taxpayer, it will affect the amount of Sharing \r\nFund Revenue received by each districts/cities.\r\nKeywords: Sharing Fund Revenue, Vehicle Tax And Title Transfer Tax of \r\nVehicle\r\n"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK"^^ . . . . . . . "1512011039"^^ . "IDA FITRI ATUZZAPIROH"^^ . "1512011039 IDA FITRI ATUZZAPIROH"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . . "PENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \r\nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \r\nKENDARAAN BERMOTOR \r\nDI PROVINSI LAMPUNG (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #55092 \n\nPENYELENGGARAAN DANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK \nKENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA \nKENDARAAN BERMOTOR \nDI PROVINSI LAMPUNG\n\n" . "text/html" . . . "H Social Sciences (General)"@en . .