@misc{eprints55417,
           title = {KONSTRUKSI HUKUM ACARA BAWASLU DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF },
          author = {1512011297 CHAIDIR ALI },
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/55417/},
        abstract = {Rezim hukum pemilu dan pilkada selalu berkembang seiring dengan kebutuhan 
dalam masyarakat. Salah satunya ialah penambahan materi muatan mengenai 
pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sebagai bentuk 
baru dalam pelanggaran pemilu dan pilkada serta penyelesaiannya yang 
dilekatkan sebagai kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 
Menggunakan penelitian hukum normatif berbasis pendekatan konseptual, hasil 
penelitian menunjukan bahwa berdasarkan konsep dan praktik atas penyelesaian 
pelanggaran administrasi TSM saat ini, masih mengalami kekeliruan dalam 
konsep dan ketidakharmonisan antara hukum materil dan formil. Sehingga 
membutuhkan sumber hukum acara yang baru dalam bentuk Peraturan Bawaslu. 
Kata Kunci: Bawaslu, Hukum, Acara, Pelanggaran, TSM.


Election law regimes has always evolved along with the needs in society. One of 
them is the addition of structured, systematic, and massive administrative 
violations (SSM Violation) as a new form in violations of elections and regional 
elections and their resolution which is attached as the authority of the General 
Election Supervisory Board (Bawaslu). Using normative legal research with using 
conceptual approach, the results of the study show that based on the concepts and 
practices of resolving administrative violations is currently experiencing errors in 
concepts and disharmony between material and formal law. So it requires a new 
source of procedural law in the form of the Bawaslu Regulation. 
Keywords: Bawaslu, Proceeding, Law, SSM Violation. 
}
}