%A 1512011019 RAHMAT HIDAYAT
%T KOORDINASI ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEHUTANAN DENGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENEBANGAN POHON DI HUTAN
SECARA ILEGAL (ILLEGAL LOGGING)

(Studi di Kawasan Hutan Lindung Register 28 Pematang Neba

Kabupaten Tanggamus)
%X Penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) merupakan salah satu
jenis tindak pidana bidang kehutanan, sehingga diperlukan koordinasi antara
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dengan Kepolisian dalam
penanggulangan tindak pidana tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah:
?Bagaimanakah koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam
penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal
logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten
Tanggamus (2) Apakah faktor-faktor penghambat koordinasi antara PPNS
Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan
pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register
28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data
dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber
penelitian terdiri dari Penyidik Polres Tanggamus, PPNS Dinas Kehutanan
Provinsi Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan
kesimpulan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan
Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan
secara ilegal (illegal logging) di kawasan hutan lindung Register 28 Pematang
Neba Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dalam bentuk penyelidikan,
penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. PPNS mengumpulkan bukti-bukti
permulaan terkait adanya tindak pidana tersebut dan kemudian langsung
menghubungi atau melaporkan peristiwa tersebut kepada penyidik Kepolisian
untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelaku. PPNS Kehutanan menyerahkan
pelaku berikut barang bukti yang berhasil disita kepada penyidik Kepolisian untuk
dilaksanakan proses penegakan hukum selanjutnya yaitu proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelaku tindak pidana penebangan
pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) (2) Faktor-faktor yang menghambat
koordinasi PPNS Kehutanan dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak
pidana penebangan pohon di hutan secara ilegal (illegal logging) di kawasan
hutan lindung Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus adalah faktor
aparat penegak hukum, yaitu masih terbatasnya jumlah PPNS Kehutanan, faktor
sarana dan prasarana, yaitu masih terbatasnya sarana mobil patroli kehutanan dan
jauhnya jarak antara Register 28 Pematang Neba Kabupaten Tanggamus dan
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan faktor masyarakat, yaitu masih
kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana
penebangan pohon di hutan secara ilegal
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Koordinasi antara PPNS Kehutanan dengan
Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penebangan pohon di hutan
secara ilegal hendaknya ditingkatkan melalui kegiatan tukar menukar informasi
dan penyidikan tindak pidana. (2) PPNS Kehutanan yang khusus melakukan
penyidikan terhadap penanggulangan penebangan pohon di hutan secara ilegal
perlu ditambah agar penyidik tidak dihadapkan pada beban pekerjaan yang
menumpuk.
Kata Kunci: Koordinasi, PPNS Kehutanan, Kepolisian, Illegal Logging 
%D 2019
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1512011019
%I FAKULTAS HUKUM 
%L eprints55539