title: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA  KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF)  DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
creator: ARLIWAMAN, 1412011051
subject:  
description: Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ataupun memiliki  kode izin edar palsu (fiktif) menunjukan bahwa kosmetik tersebut tidak aman  untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu  tahap untuk memperoleh nomor izin edar menurut Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.  Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan  kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga  terjadi kasus dimana produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan  untuk kecantikan malah merugikan kesehatan. Permasalahan dalam penulisan  adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik  fiktif, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang  mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang dilengkapi oleh data  primer. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, jenis  data sekunder, dan jenis data tersier. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah perlindungan hukum yang  digunakan adalah perlindungan hukum normatif dengan dilekapi data primer  dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu  kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB), CPKB adalah  seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin  agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan  sesuai dengan tujuan penggunaannya dan penerapan peraturan ini dilakukan  oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan, yaitu dengan pengawasan  pre market dan pengawasan post parket. Pertanggungjawaban pelaku usaha  dapat melalui proses mediasi atau non-litigasi dan proses litigasi atau  pengadilan, proses non-litigasi sendiri dapat dengan cara mediasi dimana kedua  belah pihak duduk bersama dengan pihak ketiga sebagai mediator melalui  badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ada juga dalam perkara  perlindungan konsumen diselesaikan menurut hukum pidana dan dalam  perkara pidana pelaku usaha tetap dapat dimintai ganti kerugian pada saat  pemerosesan di pengadilan melalui penggabungan perkara sesuai dengan Pasal  98 Ayat (1) KUHAP.  Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kode Izin Edar Fiktif.
publisher: Fakultas Hukum
date: 2019-01-29
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55630/1/1.%20ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55630/2/2.%20SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55630/3/3.%20SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ARLIWAMAN, 1412011051  (2019) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.  Fakultas Hukum, Universitas Lampung.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/55630/