%A 1412011051 ARLIWAMAN
%T PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK YANG MEMILIKI KODE IZIN EDAR PALSU (FIKTIF)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
%X Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM ataupun memiliki
kode izin edar palsu (fiktif) menunjukan bahwa kosmetik tersebut tidak aman
untuk digunakan karena tidak melalui tahap uji laboratorium sebagai salah satu
tahap untuk memperoleh nomor izin edar menurut Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1175/Menkes/Per/XII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.
Akibat dari kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan
kualitas dari produk kosmetik, posisi konsumen tidak terlindungi, sehingga
terjadi kasus dimana produk kosmetik yang di beli masyarakat dengan tujuan
untuk kecantikan malah merugikan kesehatan. Permasalahan dalam penulisan
adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik
fiktif, bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang
mengalami kerugian akibat kosmetik fiktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang dilengkapi oleh data
primer. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah jenis data primer, jenis
data sekunder, dan jenis data tersier. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah perlindungan hukum yang
digunakan adalah perlindungan hukum normatif dengan dilekapi data primer
dimana didalam undang-undang diterapkan tentang standar mutu suatu
kosmetik melalui cara pembuatan kosmetika yang baik (CPKB), CPKB adalah
seluruh aspek kegiatan pembuatan kosmetik yang bertujuan untuk menjamin
agar produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan
sesuai dengan tujuan penggunaannya dan penerapan peraturan ini dilakukan
oleh BPOM dengan cara melakukan pengawasan, yaitu dengan pengawasan
pre market dan pengawasan post parket. Pertanggungjawaban pelaku usaha
dapat melalui proses mediasi atau non-litigasi dan proses litigasi atau
pengadilan, proses non-litigasi sendiri dapat dengan cara mediasi dimana kedua
belah pihak duduk bersama dengan pihak ketiga sebagai mediator melalui
badan perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Ada juga dalam perkara
perlindungan konsumen diselesaikan menurut hukum pidana dan dalam
perkara pidana pelaku usaha tetap dapat dimintai ganti kerugian pada saat
pemerosesan di pengadilan melalui penggabungan perkara sesuai dengan Pasal
98 Ayat (1) KUHAP.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Kode Izin Edar Fiktif.
%C Universitas Lampung
%D 2019
%I Fakultas Hukum
%L eprints55630