%A 1412011270 MUHAMMAD FADEL HAFIZT
%T TANGGUNG JAWAB BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 
(BPJS) KESEHATAN TERHADAP PEMUNGUTAN PREMI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
%X Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum 
publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi 
seluruh rakyat Indonesia, namun pada perkembangannya terdapat pertentangan 
ketika dihadapkan pada hukum Islam, di dalamnya terdapat unsur-unsur yang 
diharamkan oleh syariat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
Bagaimanakah status premi (iuran bulanan) yang disetorkan oleh peserta BPJS 
Kesehatan dalam perspektif hukum Islam dan bagaimanakah tanggung jawab 
BPJS Kesehatan terhadap pembayaran premi dalam perspektif hukum Islam?
Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan masalah yuridis normatif 
dan tipe penelitian desktiptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status premi (iuran bulanan) yang 
disetorkan oleh peserta BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan perspektif hukum 
Islam, karena iuran bulanan dalam BPJS Kesehatan tidak dapat ditarik atau 
diambil lagi oleh peserta, baik yang menggunakan manfaat jaminan kesehatan 
maupun yang tidak. Tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap pembayaran 
premi tidak sesuai dengan perspektif hukum Islam, khususnya hukum asuransi 
syariah, karena di dalam tanggung jawab BPJS Kesehatan tersebut terdapat unsur?unsur yang dilarang dalam muamalah Islam, yaitu adanya unsur gharar 
(ketidakjelasan) dalam besaran dan pengelolaan premi, unsur maysir (untung?untungan/ judi) yaitu tidak disebutkan berapa besarnya jaminan yang akan 
didapatkan oleh peserta apabila meneriman manfaat BPJS Kesehatan dan unsur 
riba, yaitu pada saat peserta memperoleh manfaat dengan jaminan yang lebih 
besar dari pada premi yang dibayarkan (riba fadhli) dan denda atas keterlambatan 
dalam membayar premi (riba nasi?ah).
Saran dalam penelitian ini adalah agar dibentuk unit syariah dalam pengelolaan 
BPJS Kesehatan sebagai alternatif pilihan bagi peserta muslim dan agar 
pengelolaan premi terbagi tiga alokasi dana, yaitu dana tabarru?, tabungan 
(investasi) dan upah (ujrah) bagi pengelola BPJS Kesehatan. 
Kata Kunci: Tanggung Jawab, BPJS Kesehatan, Hukum Islam
%C Universitas Lampung
%D 2019
%I Fakultas Hukum
%L eprints55636