<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013)"^^ . "Kepailitan perusahaan adalah sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit \r\nuntuk membayar piutang para kreditor yang pengurusannya beralih kepada \r\nkurator berdasarkan putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Pekerja \r\nadalah kreditor preferen pada perusahaan pailit yang dilindungi haknya \r\nberdasarkan UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam praktik \r\npenerapan pembagian harta pailit, hak pekerja dikesampingkan dari kreditor \r\nseparatis selaku pemegang hak jaminan yang dijamin haknya oleh UU Kepailitan.\r\nApabila seluruh harta pailit merupakan jaminan milik kreditor separatis maka,\r\npekerja tidak mendapat haknya dalam pembagian harta pailit. Permasalahan \r\npembagaian harta pailit tersebut menjadi alasan bagi pekerja untuk mengajukan \r\npermohonan judicial review UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan. Pekerja \r\ningin memperoleh kepastian hukum atas haknya yang telah diatur dengan jelas \r\nsebagai kreditor preferen untuk didahulukan pembayarannya. Judicial Review atas \r\nhak pekerja telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor \r\n67/PUU-XI/2013. Penelitian ini menganalisis secara rinci mengenai hak pekerja \r\nsebagai kreditor preferen dalam pembagian harta debitor pailit yang ditetapkan \r\noleh kurator dengan studi kasus secara komparatif sebelum dan sesudah Putusan \r\nMahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.\r\nJenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. \r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah normatif terapan dengan tipe studi \r\nkasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. \r\nPengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dinyatakan bahwa sebelum \r\nadanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 kedudukan \r\npekerja berada di bawah kreditor separatis. Kedudukan kreditor separatis tersebut\r\ndikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VI/2008 \r\nsebagai hasil judicial review terhadap UU Kepailitan untuk didahulukan \r\npembayarannya dalam pembagian harta pailit karena memiliki hak eksekusi \r\njaminan. Penerapan atas hak kreditor separatis telah dilakukan terhadap kepailitan \r\nPT Fit U Garment Industry. Untuk itu, para pekerjanya merasa keberatan sehingga\r\nmengajukan renvoi prosedur sampai tingkat Peninjauan Kembali atas pembagian harta pailit. Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 049PK/Pdt.Sus/2011 \r\nmenolak seluruh permohonan pekerja.\r\nAdanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 sebagai hasil \r\njudicial review UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan para pekerja untuk \r\nmeminta kepastian haknya sebagai kreditor preferen karena haknya \r\ndikesampingkan oleh kreditor separatis. Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi \r\ntersebut telah terjadi dalam kepailitan PT Jaba Garmindo. Kurator dalam hal ini \r\ntelah membagi harta pailit terhadap pekerja dengan mengurangi hak kreditor \r\nseparatis atas benda jaminannya. Untuk itu, kreditor separatis keberatan dan \r\nmengajukan renvoi prosedur atas pembagian harta pailit yang dilakukan oleh \r\nkurator bahkan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana diputus dalam \r\nPutusan Nomor 895K/Pdt.Sus-Pailit/2016. Majelis Hakim Agung menolak \r\npermohonan kreditor separatis dengan pertimbangan berdasarkan keseimbangan \r\ndan keadilan yaitu harta pailit harus dapat membayar seluruh utang debitor pailit \r\nsebagaimana diatur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU�XI/2013.\r\nKata Kunci: Hak Pekerja, Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, Putusan \r\n Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 \r\n\r\n\r\nThe Bankruptcy of the Company is a general confiscation of all bankrupt debtor's \r\nassets to pay the creditors' receivables whose management is transferred to the \r\ncurator based on the decision of the Bankruptcy Statement by the Commercial \r\nCourt. Workers are preference creditor to companies that are protected by rights \r\nunder the Labor Law and Bankruptcy Law. However, in the practice of \r\nimplementing the distribution of bankrupt assets, worker’s rights are excluded \r\nfrom separatist creditors as holders of collateral rights guaranteed by the \r\nBankruptcy Law. If all bankrupt assets are collateral belonging to a separatist \r\ncreditor, the worker does not get his rights in the distribution of bankrupt assets. \r\nThe problem of dividing the property assets is a reason for workers to submit \r\napplications for judicial review of the Bankruptcy Law and Labor Law. Workers \r\nwant to obtain legal certainty over their rights that have been clearly stipulated as \r\npreference creditors for prioritization of payments. Judicial review of workers' \r\nrights has been decided by the Constitutional Court in its decision Number \r\n67/PUU-XI/2013. This study analyzes in detail the rights of workers as preference\r\ncreditors in the distribution of bankrupt debtor assets determined by the curator\r\nwith comparative case studies before and after the Constitutional Court Decision \r\nNumber 67/PUU-XI/2013.\r\nThis research is normative with descriptive research type. The approach to the \r\nproblem used applied normatively with the type of case study. The data collection \r\nis from literature study and document study. Data processing is qualitatively.\r\nBased on the results of research and discussion it can be stated that before the \r\nConstitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013 the position of workers \r\nwere under separatist creditors. This position has been strengthened by the \r\nDecision of the Constitutional Court Number 18/PUU-VI/2008 as a result of a \r\njudicial review of the Bankruptcy Act that payments for separatist creditors take \r\nprecedence because they have the right to carry out collateral. The application of \r\nseparatist creditor rights has been carried out against the bankruptcy of PT Fit U Garement Industry. For this reason, the workers object and submit a procedure for \r\nthe renvoi until the review of the distribution of bankrupt assets. The Panel of \r\nSupreme Court Justices in Decision Number 049PK/Pdt.Sus/2011 rejected all \r\nworkers' requests.\r\nThe decision of the Constitutional Court Number 67/PUU-VI/2013 as a result of a \r\njudicial review of the Labour Law that was requested by workers to ask for \r\ncertainty of their rights as preference creditors because their rights were ruled out \r\nby separatist creditors. The application of workers' rights after the Constitutional \r\nCourt ruling has occurred in the bankruptcy of PT Jaba Garmindo. The curator in \r\nthis case has divided the bankruptcy assets against workers by reducing the rights \r\nof separatist creditors to their collateral. For this reason, separatist creditors object \r\nand submit procedures for the distribution of the distribution carried out by the \r\ncurator and even make an appeal as decided in Decision Number 895K/Pdt.Sus�Pailit/2016. The Panel of Supreme Court Justices rejected the request of separatist \r\ncreditors with consideration of balance and justice as regulated based on the \r\nDecision of the Constitutional Court Number 67/PUU-VI/2013.\r\nKeywords: Worker Rights, Preference Creditor, Separatist Creditor, \r\n Decisions Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013"^^ . "2019-03-04" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1512011153"^^ . "Desma Cahya Selvya"^^ . "1512011153 Desma Cahya Selvya"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN\r\nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \r\n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \r\nNomor 67/PUU-XI/2013) (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #55660 \n\nANALISIS YURIDIS HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN \nTERHADAP HARTA DEBITOR DALAM KEPAILITAN \n(Studi Komparatif Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi \nNomor 67/PUU-XI/2013)\n\n" . "text/html" . . . " " . .