%0 Generic
%A GARIN RAMADAN NUGROHO, 1512011043
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:55664
%I Fakultas Hukum
%T IMPLEMENTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN LANGSUNG   BELANJA BARANG DAERAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT   DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   KABUPATEN TULANG BAWANG  
%U http://digilib.unila.ac.id/55664/
%X Perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana   pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima   suatu harga tertentu. Praktek perjanjian pengadaan barang pada Bagian Umum   Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdapat   permasalahan yaitu, adanya perusahaan rekanan sebagai penyedia barang dalam   penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada waktunya dan pekerjaan yang tidak sesuai   dengan perencanaan.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan tipe   deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris.   Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan   data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan   bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa peran dari perjanjian   pengadaan langsung adalah apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan penyedia   barang tidak sesuai dengan perencanaan atau mengalami keterlambatan dalam   penyelesaiannya, maka penyedia barang akan dikenakan berupa sanksi yaitu   antara lain berupa denda, penggantian barang, memasukkan nama perusahaan   penyedia barang ke dalam Daftar Hitam Rekanan, dijatuhkan sanksi larangan   untuk mengikuti pengadaan berikutnya dan pemutusan kontrak. Serta dalam suatu   praktek penyelesian perselisihan perjanjian pengadaan barang adalah dengan cara   musyawarah untuk mufakat.  Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Langsung,   Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang