%A 1512011043 GARIN RAMADAN NUGROHO
%T IMPLEMENTASI TERHADAP PERJANJIAN PENGADAAN LANGSUNG 
BELANJA BARANG DAERAH PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TULANG BAWANG

%X Perjanjian pengadaan barang dan jasa adalah suatu persetujuan dengan mana 
pihak yang menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima 
suatu harga tertentu. Praktek perjanjian pengadaan barang pada Bagian Umum 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang terdapat 
permasalahan yaitu, adanya perusahaan rekanan sebagai penyedia barang dalam 
penyelesaian pekerjaan tidak tepat pada waktunya dan pekerjaan yang tidak sesuai 
dengan perencanaan.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan tipe 
deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. 
Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa peran dari perjanjian 
pengadaan langsung adalah apabila terbukti pelaksanaan pekerjaan penyedia 
barang tidak sesuai dengan perencanaan atau mengalami keterlambatan dalam 
penyelesaiannya, maka penyedia barang akan dikenakan berupa sanksi yaitu 
antara lain berupa denda, penggantian barang, memasukkan nama perusahaan 
penyedia barang ke dalam Daftar Hitam Rekanan, dijatuhkan sanksi larangan 
untuk mengikuti pengadaan berikutnya dan pemutusan kontrak. Serta dalam suatu 
praktek penyelesian perselisihan perjanjian pengadaan barang adalah dengan cara 
musyawarah untuk mufakat.
Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Langsung, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
%C Universitas Lampung
%D 2019
%I Fakultas Hukum
%L eprints55664