TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints55670
UR  - http://digilib.unila.ac.id/55670/
A1  - HANIFAH NURAINI, 1512011135
Y1  - 2019/05/03/
N2  - Perjanjian konsumen pada dasarnya dibuat guna memenuhi kebutuhan konsumen 
dengan jumlah yang tinggi, maka untuk mempermudah pelaku usaha perjanjian 
konsumen dicetak secara masal dengan klausula baku yang ditetapkan sepihak. 
Namun kewenangan sepihak ini berpotens disalahgunakan pelaku usaha dengan 
mencantumkan klausula baku yang dilarang. Klausula baku yang dilarang menurut 
UUPK adalah klausula yang berisikan pembebasan tanggung jawab pelaku usaha 
kepada konsumen. Indikasi kerugian yang diderita konsumen atas pencantuman 
klausula baku yang dilarang terbukti dari beberapa putusan yakni putusan nomor: 
65/Pdt.G/2011/PN.SMG, putusan nomor: 08/Pdt/2011/PN.TGL dan putusan 
nomor: 2078 K/Pdt/2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai 
pengaturan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian, pertimbangan majelis 
hakim tentang perjanjian yang mencantumkan klausula baku yang dilarang dan 
disparitas putusan pengadilan mengenai klausula baku yang dilarang dalam 
perjanjian konsumen
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 
dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe pendekatan masalah dalam penelitian ini 
adalah tipe Case Approach. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini 
terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, 
yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketentuan pencantuman 
klausula baku yang dilarang UUPK ternyata tidak dapat diterapkan secara 
keseluruhan. Fakta dalam putusan majelis hakim membuktikan bahwa tidak semua 
dugaan atas pencantuman klausula baku yang dilarang UUPK dapat dibatalkan, hal 
ini didasarkan pada hal-hal tertentu yang membuktikan bahwa tidak adanya 
konsumen yang menderita kerugian akibat pencantuman klausula baku yang 
dilarang. Disparitas pertimbangan majelis hakim menunjukan bahwa terdapat 
berbagai hal yang menentukan kualifikasi klausula baku dapat dikategorikan 
sebagai klausula baku yang melanggar, yakni harus ditinjau dari ada atau tidaknya 
aspek kerugian yang diderita konsumen.
Kata kunci: Perjanjian baku, Perlindungan Konsumen, Klausula Baku yang 
Dilarang
PB  - Fakultas Hukum
TI  - DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI KLAUSULA BAKU 
YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KONSUMEN
AV  - restricted
ER  -