%0 Generic
%A RIZHA CLAUDILLA PUTRI, 1512011275
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:55690
%I Fakultas Hukum
%T PELAKSANAAN PERJANJIAN KEAGENAN DALAM PENYALURAN   DAN PEMASARAN LPG (LIQUEFIED PETROLEUM GAS) ANTARA PT   PERTAMINA DAN PT PELITA KEMALA
%U http://digilib.unila.ac.id/55690/
%X Manfaat gas LPG bagi kehidupan selain sebagai bahan bakar dapat juga  digunakan sebagai sumber mata pencaharian yaitu, menjadi Agen LPG yang   selanjutnya diberi kuasa oleh PT Pertamina untuk melakukan transaksi bisnis   dengan pihak lain. Perjanjian keagenan yang dibuat oleh PT Pertamina dan PT   Pelita Kemala berdasarkan surat perjanjian Nomor SPJ-332/F12400/2016-S3   merupakan langkah yang dilakukan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan   transaksi bisnis dalam bentuk penyaluran dan pemasaran gas LPG. Permasalahan   yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimanakah hak dan kewajiban para   pihak dalam pelaksanaan perjanjian keagenan tersebut? dan bagaimanakah   penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian   keagenan tersebut?  Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan tipe penelitian  deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah hukum normatif. Data   yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer,   sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan,   studi dokumen dan wawancara sebagai data pendukung. Pengolahan data   dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data yang   selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan: Di dalam perjanjian keagenan, terdapat hak dan   kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian   keagenan seperti yang tercantum dalam surat perjanjian Nomor SPJ�332/F12400/2016-S3, seperti hak atas komisi dan kewajiban untuk melaksanakan   kegiatan LPG bagi Agen serta PT Pertamina berhak untuk memonitor kegiatan   Agen dan berkewajiban untuk memberi komisi kepada Agen. Jika selanjutnya  terjadi pelanggaran yang menyebabkan wanprestasi akibat perjanjian tersebut,   maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Namun jika hal tersebut tidak   berhasil, maka selanjutnya akan diadili secara arbitrase melalui Badan Arbitrase   Nasional Indonesia (BANI).  Kata kunci: Perjanjian, Agen, LPG