%0 Generic
%A Sofiatun Tasliyah, 1512011126
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:55701
%I Fakultas Hukum
%T PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE   INTERNASIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS   KETERTIBAN UMUM
%U http://digilib.unila.ac.id/55701/
%X Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia tidaklah semudah   sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang. Pada faktanya banyak dijumpai   putusan arbitrase internasional yang mendapat penolakan eksekusi dari pengadilan   karena dianggap bertentangan dengan Asas Ketertiban Umum, seperti halnya kasus   E.D & F. MAN SUGAR Ltd melawan Yani Haryanto dalam Putusan No. 1   Pen.Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991, dan kasus Astro Group melawan PT Ayunda Prima   Mitra dalam Putusan No. 01/K/Pdt.Sus/2010 dan No. 877/K/Pdt.Sus/2010.  Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.   Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan tipe   pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari   bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.   Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan   data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi   data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.  Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan   putusan arbitrase internasional ada beberapa tahap yakni: Tahap penyerahan dan   pendaftaran putusan, tahap permohonan pelaksanaan putusan, tahap perintah   pelaksanaan, tahap pelaksanaan putusan. Selain itu, penggunaan asas ketertiban   umum dalam penolakan pelaksanaan oleh Hakim ditafsirkan sebagaimana yang   tertuang dalam Penetapan Mahkamah Agung No. 1 Pen.Ex’r/Arb.Int/Pdt/1991,   yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (keputusan presiden),   dan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 jo Putusan Mahkamah   Agung No. 877 K/Pdt.Sus/2012, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan   asas sovereignity (kedaulatan) terhadap tata tertib hukum beracara di Indonesia.  Kata Kunci: Pelaksanaan Eksekusi, Penolakan Eksekusi, Ketertiban Umum      The enforcement of international arbitration awards in Indonesia is not as easy as   stated in the law. In fact, oftentimes on international arbitration award have received   rejection of execution from the court, because they were considered contrary to the   Public Order Principle, like the case with E.D & F. MAN SUGAR Ltd against Yani   Haryanto in Decision No. 1 Pen. Ex / Arb.Int / Pdt / 1991, and the Astro Group case   against PT Ayunda Prima Mitra in decision No. 01 / K / Pdt.Sus / 2010 and No. 877   / K / Pdt.Sus / 2010.  The type of researched in this study is normative legal research with descriptive   type. The type of problem approach is normative approach of case study. The data   used secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials   and tertiary legal materials. The data collection was done by literature study and   document resarch. The data processing was done by data checking, data   reconstructing and data systematizing. Furthermore, the data analyzed were using   a qualitative data analysis.  The results of research and discussion that have been explained the procedures of   the enforcement of international arbitration award. There were several stages,   namely: The stage of submission and registration of the decision, the stage of the   application for the decision, the order stage of enforcement, the stage of the   decision. In addition, the use of the principle of public order in the refusal of   implementation by the Judge was interpreted as stated in the Decision of the   Supreme Court No. 1 Pen. Ex / Arb. Int / Pdt / 1991, which is contrary to the laws  (presidential decree), and The Decision of the Supreme Court No. 01 K / Pdt.Sus /   2010 jo The Decision of the Supreme Court No. 877 K / Pdt.Sus / 2012, which is   contrary to the law and the principle of sovereignity of legal procedures in   Indonesia.  Keywords: Execution, Rejection of Execution, Public Order