title: STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN (MERCENARY) DALAM   HUKUM INTERNASIONAL
creator: HIMMAH A’LA RUFAIDA, 1512011180
subject:  
description: Mercenary are often interpreted as soldiers who fight in an armed conflict with   the main motivation in the form of material gain. Blackwater Executive Outcomes,   in security operations in Iraq, Pakistan and Afghanistan as well as Sandline   International, mercenaries who helped Sierra Leone against the Revolutionary   United Front are one example of the existence of mercenaries. To date, there is no   consensus on the legal definition of who qualifies as a mercenary. Every   regulation regarding mercenaries has a difference in defining mercenaries, so the   interpretation and position in the law is different.   The study found that the legal status of mercenaries categorized as non�combatant and has no right to the status of war prisonersif caught by the state   authorities where the mercenaries do their activities based on the provisions of   Article 47 paragraph (1) of Additional Protocol I 1977, Article 3 of the OAU   Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977, and Article 16 of   the International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and   Trining of Mercenaries 1989. The determination of the status of mercenaries   (combatants or war prisoners) can only be carried out by competent courts of   judicial power if there are provisions that designate mercenarism as a distinct  crime.Determination of the legal status of mercenaries has an impact on whether   mercenarism can be said to be a criminal offense or not.  Based on OAU Convention 1977andUN Convention 1989, activities related to   mercenaries are declared as criminal acts because of the negative impact caused   can disrupt the stability of a country in carrying out its functions and violate   human rights. Therefore, every person (both a natural and legal person)who   commits a crime of mercenarism is considered to have violated the applicable   convention and must be subject to sanctions.  Keywords: Legal Status, Mercenary, International Law.      Tentara bayaran (mercenary) sering diartikan sebagai tentara yang bertempur   dalam sebuah konflik bersenjata dengan motivasi utama berupa keuntungan   materi.BlackwaterExecutive Outcomes, yang terlibat dalam operasi-operasi   keamanan di Irak, Pakistan, dan Afganistan serta Sandline International yang   membantu Sierra Leone melawan Revolutionary United Front, merupakan salah   satu contoh dari eksistensi tentara bayaran. Hingga saat ini, belum ada konsensus   tentang definisi hukum mengenai siapa yang memenuhi syarat sebagai tentara   bayaran.Setiap regulasi yang mengatur mengenai tentara bayaran memiliki   perbedaan dalam mendefinisikan tentara bayaran, sehingga penafsiran dan   kedudukannya dalam hukum pun berbeda.  Penelitian menemukan bahwa status hukum dari tentara bayaran dikategorikan   sebagainon-kombatan dan tidak berhak atas status tawanan perang apabila   tertangkap oleh otoritas negara dimana tentara bayaran tersebut melakukan   aktivitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977,   Pasal 3 OAU Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa 1977, dan   Pasal 16 International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and   Trining of Mercenaries 1989. Adapun penentuan status tentara bayaran   (kombatan atau tawanan perang) hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang   kompeten dari kekuasaan kehakiman jika memang terdapat ketentuan yang   menunjuk mercenarism sebagai distinct crime.Penentuan status hukum tentara   bayaran berdampak pada apakah mercenarism dapat dikatakan sebagai tindak   pidana atau tidak.  Berdasarkan OAU Convention 1977 dan Konvensi PBB 1989, kegiatan terkait   tentara bayaran dinyatakan sebagai tindak kriminal karena dampak negatif yang   ditimbulkan dapat mengganggu stabilitas suatu negara dalam menjalankan   fungsinya dan melanggar hak asasi manusia.Sehingga, setiap orang (baik manusia   pribadi maupun badan hukum) yang melakukan kejahatan mercenarism dianggap   telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi yang berlaku dan wajib   dikenakan sanksi.  Kata Kunci: Status Hukum, Tentara Bayaran, Hukum InternasionaL
publisher: Fakultas Hukum
date: 2019-12-23
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55735/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55735/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/55735/3/SKRIPSI%20FULL.pdf
identifier:   HIMMAH A’LA RUFAIDA, 1512011180  (2019) STATUS HUKUM TENTARA BAYARAN (MERCENARY) DALAM HUKUM INTERNASIONAL.  Fakultas Hukum, Universitas Lampung.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/55735/