%A 1512011316 ILHAM AKBAR
%T PENERAPAN SANITARY AND PHTOSANITARY AGREEMENT 
DALAM PUTUSAN WTO TENTANG LARANGAN IMPOR 
PRODUK PERIKANAN 
(KASUS JEPANG VS KOREA SELATAN)
%X Perjanjian Sanitari dan phytosanitary (SPS) atau SPS Agreement adalah bagian 
dari kesepakatan WTO yang berkaitan dengan masalah pengaturan perdagangan 
dengan kesehatan manusia, hewan dan tanaman. Korea Selatan dan Jepang terlibat 
sengketa perdagangan internasional. Panel telah mengeluarkan keputusan untuk 
memenangkan Jepang atas tindakan inkonsistensi Korea Selatan dan berpendapat 
bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi perdagangan. Akan 
tetapi, ketika dilakukan banding oleh Korea Selatan, hasil keputusan dari badan 
banding justru berubah. Badan banding memenangkan Korea Selatan dengan 
berpendapat bahwa panel keliru dalam menerapkan pasal-pasal yang digugat oleh 
pihak tergugat. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah pengaturan perjanjian 
SPS dalam WTO dan apakah putusan panel WTO terhadap kasus larangan impor 
produk perikanan Jepang oleh Korea Selatan telah sesuai dengan perjanjian SPS.
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif-analitis yang 
pendekatannya menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang bersifat 
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan 
hukum yang berlaku. Sumber data yang dipakai diambil dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan 
pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Data di analisis dengan metode 
analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa SPS Agreement merupakan bagian dari 
kesepakatan WTO, yang memberikan hak kepada negara anggota untuk dapat 
melakukan perlindungan atas masuknya produk ke dalam wilayahnya dari negara 
anggota lain yang dapat membahayakan kesehatan dari warga negaranya. Putusan 
Panel WTO terhadap kasus larangan impor produk perikanan Jepang oleh Korea 
Selatan tidak sesuai dengan perjanjian SPS karena melanggar pasal 2.3, pasal 5.7, 
pasal 5.6, dan lampiran B (3) SPS Agreement. Sementara itu, Keputusan Appellate 
Body sudah sesuai dengan Perjanjian SPS karena sesuai dengan pasal 2.3, pasal 
5.7, pasal 5.6, pasal 7 dan lampiran B (1) dan (3), serta pasal 8 dan lampiran C (1) 
(a) dari Perjanjian SPS.
Kata Kunci : SPS Agreement, WTO, Putusan


The Sanitary and Phytosanitary Agreement (SPS) or SPS Agreement is part of the 
WTO agreement relating to issues of trade regulation with human, animal and 
plant health. South Korea and Japan are involved in international trade disputes. 
The Panel has issued a decision to win Japan over South Korea's inconsistency 
and believes that this act constitutes an act of trade discrimination. However, 
when an appeal was made by South Korea, the outcome of the decision of the 
appeals body changed. The appeals body won South Korea by arguing that the 
panel was wrong in applying the articles sued by the defendant. The author would 
like to know how the SPS agreement is arranged in the WTO and whether the 
WTO panel's decision on the case of a ban on the import of Japanese fishery 
products by South Korea is by the SPS agreement.
The method used in this paper is the normative-analytical method, the approach of 
which uses descriptive legal research, which is exposure and aims to obtain a 
complete picture of the state of the applicable law. Sources of data used are taken 
from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 
materials, while data collection uses literature studies. Data were analyzed by 
qualitative analysis methods.
The results showed that the SPS Agreement is part of the WTO agreement, which 
gives the right to member countries to be able to protect the entry of products into 
its territory from other member countries that can endanger the health of its 
citizens. The WTO Panel's decision on the case of a ban on imports of Japanese 
fishery products by South Korea is not by the SPS agreement because it violates 
article 2.3, article 5.7, article 5.6, and attachment B (3) of the SPS Agreement. 
Meanwhile, the Appellate Body Decision is by the SPS Agreement because it is 
following article 2.3, article 5.7, article 5.6, article 7 and attachments B (1) and 
(3), as well as article 8 and attachment C (1) (a) of the Agreement SPS.
Keywords: SPS Agreement, WTO, Decision
%C Universitas Lampung
%D 2019
%I Fakultas Hukum
%L eprints55737