<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI"^^ . "Enkripsi, sistem pengkodean untuk mengacak data dengan menggunakan algoritma, \r\nberfungsi untuk menyembunyikan data privasi dari pihak ketiga. Pada mulanya, \r\nenkripsi dipakai sebagai pelindung data privasi, akan tetapi pada perkembangannya \r\nenkripsi melahirkan permasalahan di bidang hukum. Pelaku kejahatan menggunakan \r\nenkripsi sebagai perisai. Oleh karena itu, muncul permasalahan hukum apakah dengan \r\nalasan keamanan pemerintah atau negara dapat memiliki akses membuka (dekripsi) \r\ndata privasi. Bagaimakah hukum internasional dan hukum Indonesia mengatur \r\npersoalan penggunaan dekripsi terhadap teknologi enkripsi.\r\nPenulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang dipakai \r\ndiambil dari data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan \r\nhukum tersier, sedangkan pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Data \r\ndianalisis dengan metode analisis kualitatif.\r\nHasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan teknologi \r\nenkripsi dalam level internasional ada dalam guidelines seperti The OECD Guidelines \r\nfor The Protection of Privacy and Transborder Flows of Private Data dan Amnesty \r\nInternational Policy on Encryption, namun guidelines tersebut belum diterapkan secara \r\nglobal. The OECD Guidelines for The Protection of Privacy and Transborder Flows \r\nof Private Data dan Amnesty International Policy on Encryption memperbolehkan \r\nnegara untuk mendekripsi data privasi individu atas dasar kedaulatan, keamanan \r\nnasional dan kebijakan publik. Penelitian ini juga menemukan peraturan dalam UN \r\nGuiding Principle on Business and Human Rights yang menegaskan bahwa perusahaan \r\n(perusahaan penyedia jasa dan layanan enkripsi) memiliki tanggung jawab untuk \r\nmenghormati hak asasi manusia secara independen dan terlepas dari kemampuan dan \r\nkemauan negara. Dalam hukum Indonesia belum ada pengaturan secara khusus \r\nmengenai enkripsi. Aturan mengenai penggunaan enkripsi tersebar dalam berbagai \r\nperaturan perundang-undangan. Pengaturan dalam sistem hukum Indonesia pun \r\nmenyatakan bahwa tindakan dekripsi pemerintah dinyatakan legal dengan dalih \r\nsebagai upaya penegakan hukum.\r\nKata Kunci: enkripsi, data privasi, keamanan nasional.\r\n\r\n\r\nEncryption, a coding system for scrambling data using an algorithm, serves to hide \r\nprivacy data from third parties. Initially, encryption was used as a privacy data \r\nprotector, but in its development encryption gave birth to problems in the legal field. \r\nPerpetrators use encryption as a shield. Therefore, legal issues arise whether for reasons \r\nof government or state security can have access to open (decrypt) privacy data. How \r\ndoes international law and Indonesian law regulate the issue of using decryption of \r\nencryption technology.\r\nThe writing of this thesis uses a normative juridical method. Sources of data used are \r\ntaken from secondary data, primary legal materials, secondary legal materials, and \r\ntertiary legal materials, while data collection uses literature study methods. Data were \r\nanalyzed by qualitative analysis methods.\r\nThe results of the study indicate that the regulation regarding the use of encryption \r\ntechnology in international level is in guidelines such as the OECD Guidelines for the \r\nProtection of Privacy and Transborder Flows of Private Data and Amnesty \r\nInternational Policy on Encryption, but these guidelines have not been applied globally. \r\nThe OECD Guidelines for the Protection of Privacy and Transborder Flows of Private\r\nData and Amnesty International Policy on Encryption allow states to decrypt private\r\ndata on the basis of sovereignty, national security and public policy. This study also\r\nfound that in the UN the Guiding Principle on Business and Human Rights affirms that \r\ncompanies have a responsibility to respect human rights independently and regardless \r\nof the ability and willingness of the state. In Indonesian law there is no specific \r\nregulation regarding encryption. Rules regarding the use of encryption are spread in \r\nvarious laws and regulations. The Indonesian regulation also stated that the decryption \r\naction of the government was declared legal with the pretext of being a law \r\nenforcement effort.\r\nKeywords: encryption, data privacy, national security.\r\n"^^ . "2019-08-19" . . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1512011318"^^ . "THANIA CHRISTY CORNE"^^ . "1512011318 THANIA CHRISTY CORNE"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (File PDF)"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \r\nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #55767 \n\nPERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIVASI MELALUI \nPENGGUNAAN TEKNOLOGI ENKRIPSI\n\n" . "text/html" . . . " " . .