TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints55777
UR  - http://digilib.unila.ac.id/55777/
A1  - ABDUL AZIZ RAHMAT, 1512011331
Y1  - 2019/08/22/
N2  - Barang milik negara (BMN) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan negara
sering kali menghadapi sengketa keperdataan di pengadilan. Sedangkan, penyitaan tehadap
BMN sendiri merupakan hal yang dilarang (Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan
Negara). Secara yuridis formal, pada dasarnya hakim bisa memerintahkan penyitaan terhadap
barang-barang milik pemerintah dalam rangka memenuhi tuntutan penggugat. Selanjutnya,
Praktik eksekusi putusan perdata terhadap BMN telah diperkenalkan Pengadilan Negeri
Pekan Baru melalui putusan nomor 349 PK/PDT/2017. Oleh karena itu penelitian ini akan
mengkaji dan membahas Pelaksanaan eksekusi putusan perdata terhadap BMN dengan pokok
bahasan yaitu: pengaturan larangan sita barang milik negara dan pelaksanaan eksekusi
putusan perdata terhadap barang milik negara.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian
deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif analitis substansi
hukum dengan tipe analisis hukum yang bersumber dari data primer dan sekunder.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data
dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan sita revindikasi (revindicatoir beslag), sita
jaminan (conservatoir beslag) dan sita eksekusi (excecutorial beslag) tidak dapat dilakukan
terhadap BMN sehingga, apabila Penggugat menyadari Pemerintah/Pemerintah Daerah
menguasai Hak miliknya secara melawan hukum maka, hal yang dapat dilakukan adalah
menuntut pembayaran ganti rugi secara materil. Pelaksanaan putusan perdata menggunakan
eksekusi riil terhadap barang milik negara tidak dapat dilakukan hal ini berdasarkan
pertimbangan, eksekusi riil terhadap barang-barang milik negara (pemerintah) yang sudah
menjadi milik umum (publik domein) akan sangat mengganggu kepentingan yang lebih
umum. Kata Kunci : Barang Milik Negara, Eksekusi Putusan Perdata, Eksekusi Pembayaran
Sejumlah Uang.
PB  - Fakultas Hukum
TI  - PERMASLAHAN BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI OBJEK
EKSEKUSI RIIL PUTUSAN PERDATA
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 349 PK/Pdt/2017)
AV  - restricted
ER  -