TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints55779
UR  - http://digilib.unila.ac.id/55779/
A1  - AHMAD DEDI SUWARDI, 1412011018
Y1  - 2019/08/09/
N2  - Perlindungan hukum terhadap pengguna suplemen harus lebih diperhatikan
mengingat sudah beberapa tahun ini BPOM (Badan Pengawas Obat dan
Makanan) melakukan perhitungan dan pengendalian produk terhadap temuan
suplemen mengandung bahan berbahaya, telah dilakukan pembatalan izin edar. Permasalahan dalam penulisan adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi
konsumen muslim terhadap suplemen yang tidak memiliki labelisasi halal dan
apakah semua produk yang tidak memiliki labelisasi halal diharamkan untuk
muslim. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku usaha atas suplemen yang tidak
memiliki labelisasi halal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan pendekatan normatif-terapan. Metode Pengumpulan data yang
digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian dan
pembahasan ini adalah Pencantuman pada label suatu produk baru merupakan
kewajiban apabila setiap memproduksi produk dan atau memasukkan produk
kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, menyatakan bahwa produk
yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan yang
dimaksud agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal
(haram). Pasal 4 UU JPH ?Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan
diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.? Dan setiap pelaku usaha yang tidak
mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UU PK dapat diminta ganti kerugian sesuai
harga dari produk tersebut atau penggantian produk tersebut dengan produk
sebenarnya atau jika seseorang mengalami hal-hal yang tidak semestinya maka
pelaku usaha harus mebiayai segala hal pengobatan yang dilakukan oleh
konsumen selama itu masih dalam efek samping produk yang digunakan. Saran
dalam penelitian ini adalah diperlukan perlindungan hak yang ideal dalam
pelembagaan sertifikasi halal yang dilakukan secara kolektif baik oleh
pemerintah maupun masyarakat. Perlu adanya koordinasi lintas kementerian dan
lembaga. Namun setidaknya, pelaksanaan perlindungan dan penegakan hukum
perlu dilakukan upaya pengawasan oleh pemerintah dapat melalui 3 (tiga) sistem
pengawasan, yakni; Sistem pengawasan preventif, Sistem pengawasan khusus,
Sistem pengawasan incidental. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Konsumen Muslim, Labelisasi Halal
PB  - Fakultas Hukum
TI  - PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS
SUPLEMEN YANG BEREDAR TANPA LABELISASI HALAL
AV  - restricted
ER  -