@misc{eprints55935,
           month = {Oktober},
           title = {TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JAMINAN DALAM 
AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI INDONESIA
},
          author = {141201110 DEVI SAHID S TRIENDY},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/55935/},
        abstract = {Akad Mudharabah telah diatur dalam FATWA DEWAN SYARI?AH
NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh). Didalamnya dijelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan dana lembaga keuangan syariah (LKS), pihak LKS dapat
menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara mudharabah dan di dalam
akad tersebut terdapat jaminan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam
penulisan ini adalah: Apa sajakah bentuk-bentuk jaminan pada akad pembiayaan
mudharabah? Dan Bagaimanakah pandangan hukum Ekonomi Islam terhadap
jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah?
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer,sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi
dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data,
klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis
dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :
Mudharabah merupakan salah satu bentuk transaksi, di dalam transaksi tersebut
dijelaskan ketentuan ketentuan mengenai jaminan dalam akad mudharabah,
Islam memberikan kebebasan dalam mendisain transaksi (jaminan) itu, bias
dengan barang, saham, harta benda/ surat berharga, dan lain lain. Namun
demikian kebebasan tersebut tidaklah mutlak. Islam memberikan batasan bagi
manusia dalam bertransaksi yakni tetap dalam koridor Tauhid. Artinya, segala
macam usaha manusia harus mengedepankan nilai-nilai syariat yang telah
ditentukan Kebolehan adanya jaminan yang kemudian dalam praktik Mudharabah
menjadi kewajiban sebagai dasar pemberian fasilitas dalam akad Mudharabah ini
menurut pandangan penulis bukan dikarenakan Islam mengadopsi prinsip
kedudukan kreditur-debitur sebagaimana dimaknai dalam hukum perikatan.
Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Prinsip utama
dalam setiap transaksi tentunya harus tetap menjaga asas-asas dalam bermuamalat
seperti keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat dan mengedepankan
maslahat serta menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil
dan cara- cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari?at seperti
riba, perjudian dan yang serupa dengan itu. Dalam hal jaminan pada transaksi
mudharabah kiranya lebih dilihat pada terjaganya asas-asas dalam bermuamalat. Kata Kunci : Pembiayaan, Mudharabah, Jaminan}
}