@misc{eprints55972,
           month = {April},
           title = {PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 
(PKBL) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN USAHA KECIL
DI LAMPUNG
(Studi pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung)
},
          author = {1512011246 ENDAH DWI LUCIANA},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/55972/},
        abstract = {Pasal 88 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian 
laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan 
masyarakat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER?02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PT 
Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung sebagai BUMN telah melaksanakan 
PKBL dalam upaya pemberdayaan usaha kecil dan kondisi sosial masyarakat di 
Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan PKBL, 
kesesuaian pelaksanaan tersebut dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER?02/MBU/7/2017, dan hambatan dalam pelaksanaan PKBL. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris 
dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian 
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program 
Kemitraan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung yaitu dana 
disalurkan dalam bentuk pinjaman dan pembinaan kepada 73 mitra binaan yang 
prosesnya dilakukan dengan 3 (tiga) tahap antara lain penentuan sasaran, 
penyaluran dana, serta pemantauan dan pembinaan. Pelaksanaan Program Bina 
Lingkungan disalurkan secara hibah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, 
bantuan sosial masyarakat, dan sarana ibadah. Pelaksanaan PKBL tersebut telah 
sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017. Hambatan 
dalam pelaksanaan Program Kemitraan adalah dalam hal pengembalian dana, 
kurang patuhnya mitra binaan, dan sumber daya manusia. Sedangkan hambatan 
dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan adalah jarak tempat atau lokasi 
program yang jauh dari kantor.
Kata Kunci: Program Kemitraan, Bina Lingkungan, PT Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Lampung


Article 88 Paragraph (1) Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned 
Enterprises (SOE) states that SOEs can set aside a portion of their net income for 
the purposes of fostering small businesses/cooperatives, as well as community 
development, which is further in the SOE Minister Regulation Number PER?02/MBU/7/2017 about the Partnership and Community Development Program 
(PKBL). PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung as a SOE has conducted 
PKBL in an effort to empower small businesses and the social conditions in 
Lampung. The problem in this research is about the implementation of PKBL, the 
suitability of this implementation with the Regulation of the SOE Minister 
Regulation Number PER-02/MBU/7/2017, and the obstacles in the 
implementation of PKBL. 
The type of research used in this study is empirical normative with descriptive 
type. The question in this study is empirical juridical. The data used are primary 
data obtained from the research location and secondary data consisting of 
primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. 
The data is then analyzed qualitatively.
The results of research and discussion show that the implementation of 
Partnership Program at PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung were funds 
channeled in the form of loans and guidance to 73 trained partners whose 
processes were carried out in 3 stages including targeting, channeling of funds, 
and monitoring and guidance. The Community Development Program 
implementation is channeled in grants in the form of education and training, 
community social assistance, and worship facilities. The implementation of the 
PKBL is in accordance with SOE Minister Regulation Number PER-02/
MBU/7/2017. Obstacles in the implementation of the Partnership Program are in 
terms of refunds, lack of compliance with fostered partners, and human resources. 
Whereas the obstacle in implementing the Community Development Program is 
the distance of the place or location of the program far from the office.
Keywords: Partnership Program, Community Development, PT Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Lampung.
}
}