TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints55980
UR  - http://digilib.unila.ac.id/55980/
A1  - FIFIN KHOMARUL JANNAH, 1212011123
Y1  - 2019/07/12/
N2  - Pengangkutan di jalan raya diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. UULLAJ yang mengatur mengenai 
penyelenggaraan pengangkutan, aturan lalu lintas, serta syarat-syarat pengadaan 
pengangkutan baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Akan tetapi, 
walaupun di dalam undang-undang telah diatur mengenai hal tersebut, masih ada 
saja permasalahan yang timbul akibat syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam 
pengadaan pengangkutan tersebut. Salah satunya yaitu masalah angkutan umum 
penumpang yang bukan berbadan hukum atau dimiliki oleh usaha perseorangan. 
Biasanya angkutan umum seperti bus dijalankan oleh sebuah perusahaan yang 
berbentuk PT, perum, perseroan maupun perusahaan lain yang berbadan hukum. 
Sedangkan angkutan umum yang berbentuk angkutan kota (angkot) itu sendiri 
masih banyak yang dimiliki oleh perseorangan yang tidak berbadan hukum.
Penelitian ini mengkaji mengenai status dan tanggung jawab pengangkut yang 
bukan berbadan hukum khususnya usaha perseorangan. Adapun yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai status hukum bagi sebuah 
angkot/mikrolet yang dimiliki oleh perseorangan, serta tanggung jawabnya 
terhadap penumpang.
Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, dengan tipe penelitian 
deskripstif. Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 
dari wawancara kepada Kepala Seksi Angkutan Orang Bidang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan dan Perhubungan Laut Di Dinas Perhubungan Kota Bandar 
Lampung, serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, 
dan tersier. Kemudian analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 
kualitatif. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa setelah berlakunya Undang?Undang No. 22 Tahun 2009, pengangkut atau penyedia angkutan harus berbentuk 
badan hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung, setiap 
pengangkut perseorangan atau badan usaha yang belum berbadan hukum wajib 
beralih menjadi perusahaan berbadan hukum. Namun terdapat kebijakan tersendiri 
bagi angkutan kota/mikrolet, yakni masih diberikan izin trayek dan izin usaha 
angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Maka status 
hukum dari pengangkut perusahaan perorangan di Kota Bandar Lampung masih 
dianggap sebagai pengangkut yang sah dikarenakan telah mempunyai legalitas 
operasional sekalipun legalitas institusionalnya belum terpenuhi. Saat terjadi 
kecelakaan lalu lintas, pengangkutan umum wajib bertanggung jawab atas 
kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim atau pihak ketiga karena 
kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan. Selama pelaksanaan 
pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang yang diangkut pada dasarnya 
berada dalam tanggung jawab pengangkut.
Kata Kunci: Status Hukum, Pengangkut, Tanggung Jawab.

PB  - Fakultas Hukum
TI  - STATUS HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT YANG 
BUKAN BERBENTUK BADAN HUKUM DALAM PENGANGKUTAN 
DARAT DENGAN KENDARAAN UMUM / ANGKOT
(Studi Di Wilayah Bandar Lampung)
AV  - restricted
ER  -