TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints56007
UR  - http://digilib.unila.ac.id/56007/
A1  - IRFAN ADI SAPUTRA, 1542011069
Y1  - 2019/08/28/
N2  - Hukum Acara Perdata mengenal bermacam-macam alat bukti. Sedangkan 
menurutHukum Acara Perdata Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang 
berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat 
bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Alat-alat bukti dalam Hukum 
Acara Perdata diatur dalam pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata. Yang 
menjadi permasalahan yaitu:Bagaimana penerapan alat bukti Sumpah pada 
perkara perdata di pengadilan,Bagaimana efektifitas pengnaan alat bukti Sumpah
dalam perkara perdata di pengadilan
Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan 
dataempiris. Narasumber penelitian yaituHakim Pengadilan Negeri Kelas I A 
Tanjung karang. Sumber dan Jenis Bahan Hukum adalah bahan hukum primer 
berupa peraturan perundang-undangan KUH Perdata HIR dan RBG. Informasi, 
peraturan terkait) dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal yang 
berkaitan dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Pembuktian, selanjutnya data 
dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penerapan alat bukti Sumpah dalam 
penyelesaian perkara perdata dipengadilan merupakan hal yang dibenarkan oleh 
KUH Perdata terdapat pada Pasal HIR pada Pasal 1929-1945. HIR pada Pasal
155-158 dan Rbg pada Pasal 314. penerapan alat bukti Sumpah bisa dilakukan 
dalam pembuktian pada perkara perdata dan bisa menjadi alat bukti tunggal oleh 
para pihak dikarenkan tidak ada alat bukti lain untuk membuktikan dalam 
penyelesaian perkara perdata.Efektifitas pengunaan alat bukti SumpahDalam 
pengunaan alat bukti Sumpahpada perkara perdata bahwa masih efektif 
pengunaan alat bukti Sumpah untuk penyelesain perkara perdata karena Sumpah
merupakan alat bukti yang terakhir dan mempunyai nilai efektifitas yang sama 
dengan alat bukti yang lain.
Kata Kunci: AspekHukum, Penerapan, Alat Bukti Sumpah, Perkara Perdata


Civil Procedure Law recognizes various kinds of evidence. Whereas according to 
the Civil Procedure Code the Judge is bound to the legal evidence, which means 
that the Judge may only make decisions based on the evidence determined by the 
law alone. Evidence in civil procedural law is regulated in article 164 HIR and 
Article 1866 of the Civil Code. The problem is: How is the application of oath 
evidence in civil cases in court, How effective is the use of oath evidence in civil 
cases in court
This type of research is normative using empirical data. The resource person of 
the research is the District Court A Tanjung Karang District Judge. Sources and 
Types of Legal Materials are primary legal materials in the form of HIR Civil 
Code and RBG laws and regulations. Information, related regulations) and 
secondary legal materials in the form of books and journals relating to Civil 
Procedure Law and Proof Law, then the data are analyzed qualitatively.
Based on the results of research and discussion The application of oath evidence 
in the settlement of civil cases in court is justified by the Civil Code contained in 
Article 1929-1945. HIR in Articles 155-158 and Rgg in Article 314. The 
application of oath evidence can be carried out in evidence in a civil case and can 
be a single evidence by the parties because there is no other evidence to prove the 
settlement of a civil case. Effectiveness of the use of oath evidence In the use of 
oath evidence in a civil case that is still effective the use of oath evidence for the 
settlement of a civil case because oath is the last evidence and has the same 
effectiveness value as other evidence.
Keywords: Legal Aspects, Implementation, Proof of Oath, Civil Case

PB  - Fakultas Hukum
TI  - ASPEK HUKUM DAN PENERAPAN ALAT BUKTI SUMPAHDALAM 
PERKARA PERDATA 
(Studi Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang )

AV  - restricted
ER  -