%0 Generic
%A Lorenzo Bornelisto , 1412011209
%C Universitas Lampung
%D 2019
%F eprints:56031
%I Fakultas Hukum
%T TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL   USAHA PENGGEMUKAN SAPI ANTARA PEMODAL DAN   PETERNAK DI DESA WAY HUWI KECAMATAN JATI   AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
%U http://digilib.unila.ac.id/56031/
%X Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat permintaan konsumsi   daging sapi tertinggi setiap tahunnya. Pemerintah berupaya mendorong, serta   mendukung para pengusaha dan peternak sapi dalam kegiatan usaha   penggemukan sapi untuk memenuhi permintaan daging sapi yang meningkat   setiap tahunnya. Sistem bagi hasil penggemukan sapi telah ada di tengah   masyarakat sejak zaman dahulu namun hanya sebatas perjanjian secara lisan yang  dikenal dengan sebutan gaduh pada masyarakat Jawa yang bertumpu hanya   berdasarkan kepercayaan dan kekerabatan, yaitu seseorang yang menitipkan   hewan ternaknya kepada seorang peternak lalu apabila hewan ternak sapi tersebut   melahirkan, si penggaduh akan mendapatkan bagian salah satu dari anak sapi   tersebut atau apabila hewan ternak sapi tersebut terjual maka si penggaduh akan   mendapatkan bagian dari hasil penjualan sapi yang telah mereka sepakati   sebelumnya. Dewasa ini sistem bagi hasil usaha penggemukan sapi telah   mengalami pergeseran tidak lagi hanya bersifat secara lisan melainkan dibuat   secara tertulis bahkan mengarah pada profesionalisme, komersial dan investasi   bisnis yang sah serta memilki kekuatan hukum, dimana sistem bagi hasil usaha   penggemukan sapi telah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang memuat   klausula-klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak serta kepastian hukum   para pihak yang membuatnya. Salah satu bentuk perjanjian usaha berupa kerja   sama penggemukan sapi antar masyarakat seperti yang dilakukan di Desa Way   Hui yang mayoritas penduduknya menjalankan usaha penggemukan sapi, dibuat   dengan perjanjian tertulis sistem bagi hasil usaha penggemukan sapi.   Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses terjadinya   perjanjian, 2) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian,   3)Bagaimana berakhirnya perjanjian tersebut.  Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan tipe penelitian   deskriptif. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang terdiri   dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan bahan hukum pendukung   lainnya. Pengolahan data dengan tahapan pemeriksaan data, klasifikasi pendataan,   dan penyusunan sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dianalisa secara   kualitatif.  Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa pertama, proses terjadinya   perjanjian adalah bermula pada saat para pihak bertemu untuk mengutaraan kehendak maksud dan tujuan kemudian disepakati dan dituangkan dalam bentuk   perjanjian tertulis bagi hasil usaha penggemukan sapi yang memuat klausula�klausula yang didasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang   Hukum Perdata, kedua hak dan kewajiban para pihak dalam klausula perjanjian   bagi hasil usaha penggemukan sapi antara lain pihak pertama menyediakan   modal, menangangi administrasi dan keuangan usaha, menerima 50% (lima puluh   persen) laba keuntungan dan ganti kerugian sedangkan pihak kedua menerima   modal, menyiapkan sarana dan prasarana kandang sapi, merawat dan   menggemukan sapi, mencegah menjaga dan mengantisipasi bila usaha yang   dilakukan terjadi kegagalan, dan menerima 50% (lima puluh persen) laba   keuntungan, ketiga berakhirnya perjanjian ini dapat berupa prestasi berhasil  tercapainya pertambahan bobot sapi, tercapainya batas waktu 3(tiga) bulan usaha   penggemukan sapi dan terjualnya hewan ternak sapi, terjadinya wanprestasi   apabila tidak tercapainya pertambahan berat bobot sapi setelah tercapainya   rentang batas waktu, sapi mati atau sapi hilang.  .  Kata Kunci : Perjanjian, Penggemukan Sapi, Hak dan Kewajiban      Indonesia is one of the countries with the highest demand consumption rate of   beef annually. The government seeks to encourage, and support entrepreneurs and   cattle farmers in cattle fattening business activities to meet the growing demand   for beef annually. The system for the result of cattle feedlot has existed in the   community since ancient times but only a verbal agreement known as gaduh in   Javanese society that rests solely on the basis of trust and kinship, namely a   person who entrust his animal to a breeder and then when the cattle are giving   birth, the complainant will get a part of the calf or if the cattle are sold then the   complainant will be The results of the cattle sales they have agreed before. Today   the system for the result of cattle fattening efforts has been shifting is no longer   only orally but rather made in writing even lead to the professionalism,   commercial and investment legitimate business and has the power of the law,   Where the system for the result of cattle fattening business has been poured in the   form of a written agreement containing the clauses concerning the rights and   obligations of the parties and the legal certainty of the parties that make it. One   form of business agreement in the form of fattening cattle among the community,   such as those done in Way Hui village, the majority of people running cattle   feedlot, made with a written agreement for feedlot business results Cow. The   problem in this study is 1) how does the agreement occur, 2) How are the rights   and obligations of the parties to the Agreement, 3) How to end the agreement.  The type of research used is the juridical empirical with the type of descriptive   research. Data obtained in the form of primary data and secondary data consisting   of laws and regulations, agreements, and other supporting legal materials. Data   processing with the stages of data inspection, logging classification, and drafting   according to the problems discussed and analyzed qualitatively.  The results obtained in this research in the form of the first, the process of   agreement is commenced at the time the parties meet to obtain the will of intent   and purpose then agreed and poured in the form of written agreement for the   results The cattle fattening business which contains the clauses based on article   1320 and 1338 of the Civil Code, both the rights and obligations of the parties in   the agreement to the results of cattle fattening efforts among the first party   Provide capital, Wile administration and finance of business, receiving 50% (fifty   percent) profit profit and indemnity while the second party receives capital,   prepares the facility and infrastructure of the cow cage, treating and grasing the   cow, preventing Maintaining and anticipating the effort of failure, and receiving   50% (fifty percent) profit profit, the third end of this agreement can be   achievement of successful increase in cow weight, achieving a deadline of 3 (three   ) The business month of fattening cattle and the sale of cow cattle, the occurrence of tort when there is no increase in the weight of cattle after the deadline of time   span, death cow or cattle lost.  Keywords: Agreements, feedlot cattle, rights and obligations