@misc{eprints56052,
           month = {Februari},
           title = {IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PIHAK 
PENYELENGGARA JALAN KEPADA KORBAN KECELAKAAN YANG 
DI SEBABKAN OLEH JALAN RUSAK},
          author = {1512011207 MAYOLA PUTRI KUSMALIA},
         address = {Universitas Lampung},
       publisher = {Fakultas Hukum},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/56052/},
        abstract = {Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak 
disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang 
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pihak 
penyelenggara jalan memiliki peran penting dalam mempertanggungjawabkan 
kecelakaan yang di akibatkan oleh jalan rusak dimana pihak penyelenggara jalan 
tidak memperbaiki jalan rusak tersebut dalam jangka waktu secepat mungkin dan 
tidak diberikan rambu saat jalan tersebut mengalami kerusakan. Permasalahan 
dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap 
pihak penyelenggara jalan raya kepada korban kecelakaan lalu lintas yang 
disebabkan oleh jalan rusak jika dihubungkan dengan Pasal 273 Undang-Undang 
Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bandar 
Lampung (2) Apakah faktor penghambat dari penerapan pasal 273 Undang?Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bandar 
Lampung
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
masalah secara yuridis normatif dan pendekatan masalah secara yuridis empiris. 
Narasumber pada penelitian ini terdiri dari penyidik lakalantas polresta Bandar 
Lampung, pejabat dinas perhubungan Bandar Lampung, pejabat dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, dan akademisi Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pasal 273 Undang?undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap 
korban kecelakaan yang dikarenakan jalan rusak di Bandar Lampung sampai saat
ini belum pernah diimplementasikan oleh pihak kepolisian, hal itu dikarenakan 
pencarian alat bukti yang kuat untuk pasal 273 Undang-Undang LLAJ tersebut 
sulit untuk didapatkan, dikarenakan banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam 
proses penyelenggaraan jalan di Bandar Lampung. Didalam Undang-Undang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan itu sendiri pun masih kurang jelas bahwa sebenarnya 
siapakah atau dinas manakah yang menjadi pihak penyelenggara jalan yang bisa 
dimintakan pertanggungjawabannya mengenai kecelakaan yang diakibatkan oleh 
faktor jalan yang rusak. (2) Faktor-faktor penghambat penerapan pasal 273 
Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bandar Lampung terdiri dari faktor aparat penegak hukum, yaitu kurangnya 
pengetahuan penyidik untuk menjadikan pasal 273 sebagai dasar penuntutan 
perkara dan juga kurangnya upaya sosialisasi kepada masyarakat khususnya 
pengendara pengguna jalan raya.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya pengkajian lebih lanjut 
terhadap Pasal 273 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan atau pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah terkait 
untuk mempertegas siapa sebenarnya pihak penyelenggara jalan yang dapat 
dimintakan pertanggungjawabannya (2) Perlu adanya sosialisasi Undang-undang 
Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat 
(3) Aparat penegak hukum agar tetap dapat menerapkan pasal 273 Undang?Undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, agar terciptanya 
kepastian hukum didalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (4) Seluruh masyarakat 
pengguna jalan raya khususnya dikota Bandar Lampung harus lebih aktif lagi 
untuk mencari tahu tentang peraturan-peraturan yang telah dikeluarka oleh 
pemerintah.
Kata Kunci : Implementasi, Kecelakaan, LLAJ

}
}